Senin, 10 Desember 2018 17:56

Wagub Kabat Tercatut dalam Sidang Dakwaan Mantan Sekda Tasikmalaya

Reporter : Fery Bangkit 
 Sidang kasus dugaan penyelewengan dana hibah Kabupaten Tasikmalaya TA 2017, di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (10/12)2018).
Sidang kasus dugaan penyelewengan dana hibah Kabupaten Tasikmalaya TA 2017, di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (10/12)2018). [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Mantan Sekretarias Daerah (Sekda) Tasikmalaya Abdul Kodir terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Nama Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum pun disebutkan dalam dakwaan penyelewengan dana hibah keagamaan dengan kerugian negara mencapai Rp 3,9 miliar.

Hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan penyelewengan dana hibah Kabupaten Tasikmalaya TA 2017, di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (10/12)2018).

Baca Juga : Rugikan Negara Rp 3,9 M, Berkas Kasus Sekda Nonaktif Kab Tasikmalaya Dilimpahkan ke Tipikor

Selain Abdul Kodir, sebanyak delapan orang lainnnya, yaitu Kabag Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya Maman Jamaludin, Sekretaris DPKAD Ade Ruswandi, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Endin, PNS di bagian Kesra Kabupaten Tasikmalaya Alam Rahadian Muharam, PNS di Kesra Kabupaten Tasikmalaya Eka Ariansyah, dua warga sipil Lia Sri Mulyani dan Mulyana, serta seorang petani bernama Setiawan.

Dalam dakwaannya JPU Kejati Jabar Andi Adika Wira Putra menyatakan, Abdul Kodir dan delapan terdakwa lainnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. 

Baca Juga : Tok!Ko Asun Divonis 2,6 Tahun Penjara, Siapakah Dia?

"Ancamannya minimal empat tahun maksimal 20 tahun penjara," katanya.

Andi menyebutkan kasus tersebut bermula saat Pemkab Tasikmalaya menganggarkan dana Rp 178,2 miliar untuk belanja hibah. Kemudian diatur dalam Perbup Nomor 111 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tasikmalaya ‎2017. Bupati Tasikmalaya pada waktu itu, Uu Ruzhanul Ulum (kini Wagub Jabar), menandatangani Perbup Nomor 900/Kep.41-BPKAD/2017 tanggal 27 Januari tentang penetapan daftar penerima hibah‎ untuk 1.000 lebih penerima hibah. 

Baca Juga : Tersangka Dugaan Korupsi Tanah Cibeureum Bertambah, ini Perannya!

Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 21 penerima yang bermasalah. Yakni, Yayasan Al Ikhwan mendapat dana Rp 150 juta, Thoriqol Falah mendapat Rp 150 juta,  PP Al Munawaroh mendapat Rp 250 juta,  As Syifa Rp 150 juta, PP Ibnu Abbbas Rp 250 juta, Yayasan Al Munawaroh Rp 150 juta, MDT Al Ikhlas‎ Rp 250 juta, Yayasan Nurul Falah Rp 150 juta, MDT Nurul Falah Rp 250 juta, Yayasan Assahidiyah Abu Rif'at Rp 150 juta, Yayasan Miftahul Salam Rp 150 juta, Yayasan Thoriqul Anwar Insani Rp 250 juta. Lalu Yayasan Al Falah Rp 150 juta, Yayasan Al Fath Rp 50 juta, MDT Al Abror Rp 250 juta dan Yayasan KH Abdul Mujib Rp 250 juta. 

"Selanjutnya Bupati Tasikmalaya menerbitkan Perbup Nomor 900/Kep.436-BPKAD/2017 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.41-BPKA/2017 tanggal 27 Januari tentang Penetapan Penerima Dana Hibah, di mana di dalamnya terdapat lima yayasan lembaga penerima hibah," katanya.

Baca Juga : Tersandung Kasus Dugaan Korupsi Tanah Cibeureum, Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Bakal Duduk di Kursi Pesakitan

Yayasan dimaksud yaitu MDT Nurul Huda Rp 250 juta, MDT Hidayatul Mubtadin Rp 250 juta, MDT As Syifa Rp 250 juta, Yayasan Insani Abqari Rp 200 juta dan Yayasan Al Munawaroh Rp 150 juta. Ke-21 penerima ini menerima dana hibah sebesar Rp 3,9 miliar dari ‎total Rp 178,2 miliar.

Kemudian terdakwa ‎Abdul Kodir selaku Ketua TAPD Pemkab Tasikmalaya pada 2016, memanggil Eka Ariansyah dan Alam Rahadian (terdakwa lainnya dalam berkas terpisah) memerintahkan untuk mencari proposal pengajuan dana hibah karena terdakwa saat itu membutuhkan sejulah uang dengan dalih untuk membayar kegiatan Musabaqoh Qiroail Khutub (MQK) karena kegiatan tersebut tanpa didukung anggaran.

Namun, disana terjadi kesepakatan (jahat) jika nanti anggaran turun, maka untuk terdakwa Abdul Kodir 50 persen dan untuk terdakwa Eka dan Alam 50 persen.

Atas kesepakatan itulah, Eka dan Alam melibatkan enam terdakwa lainnya, yakni Lia Sri Mulyani, Mulyana, Setiawan, Maman Jamaludin, Ade Ruswandi serta Endin untuk melakukan pemotongan terhadap dana hibah yang diterima setiap penerima dana hibah sebesar 90 persen‎. Dengan kata lain, penerima hanya memperoleh 10 persen dari anggaran yang seharusnya diterima.

‎"Kerugian negara dari pemotongan dana hibah itu mencapai Rp 3,9 miliar berdasarkan audit Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 700/1129/Inspektorat pada 28 September," ujarnya.

Khusus Abdul Kodir, dari perbuatannya itu ia memperoleh uang Rp 1,4 miliar dan sisanya dibagi kepada terdakwa lainnya. 

Sidang perkara itu akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Kuasa hukum para terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi dan memilih untuk langsung melanjutkan sidang pembuktian (pemeriksaan saksi-saksi). 

Sementara itu, dari 15 saksi yang diajukan JPU, tidak ada nama Uu Ruzhanul Ulum yang menjabat Bupati Tasikmalaya pada saat kasus itu terjadi. Kuasa hukum terdakwa Abdul Kodir pun berencana mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar menghadirkan Uu sebagai saksi. Uu sendiri saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jabar.

"Kami akan mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar beliau (Uu) dipanggil menjadi saksi. Kenapa, karena namanya disebut jaksa di dalam dakwaan," kata Bambang Lesmana, usai persidangan. 

Alasan Uu diajukan sebagai saksi lantaran di dalam surat dakwaan yang disampaikan JPU, Uu disebut menandatangani surat keputusan (SK) pembelanjaan dana hibah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017. 

"Bupati 'kan merupakan salah satu pihak pengambil kebijakan. Berkas SK juga 'kan ditandatangani bupati. Tapi di dalam daftar saksi dari jaksa, tidak ada nama beliau. Padahal tadi namanya disebut-sebut. Makanya nanti kami akan mengajukan kepada majelis hakim agar dihadirkan," ujarnya.

Baca Lainnya