Cimahi - Wacana penutupan perlintasan sebidang di Cimindi menuai protes dari sejumlah pelaku usaha dan angkutan umum.
Apalagi, hingga kini, PT KAI Daop II Bandung sama sekali belum melakukan sosialisasi mengenai penutupan, yang katanya berlandaskan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Enjang Rahmat (63), sebagai sopir angkot jurusan Cimahi - Leuwipanjang, menuturkan, keputusan PT KAI dengan menutup perlintasan kereta api di Cimindi sangatlah tidak tepat.
Menurutnya penutupan tersebut justru mengorbankan lebih banyak pihak, seperti pengguna jalan, sopir angkot, pedagang, masyarakat pada umumnya.
"Kenapa tidak dibuat jembatan penyeberangan untuk orang saja, dari pada harus menutup jalan. Atau ada petugas yang mengatur lalu lintas kalau mau ada kereta, sepertinya lebih realistis," katanya, Selasa (12/9/2017).
Jika sesuai rencana, penutupan secara permanen perlintasan sebidang di Cimindi akan dilakukan pada 8 November 2017.
Setelah perlintasan ditutup, masyarakat khususnya pengendara yang ingin menuju Cibeureum maupun arah sebaliknya harus melalui fly over Cimindi.
Dikatakan Enjang, apabila semua kendaraan harus melewati fly over, maka tingkat kemacetan akan semakin kronis.
"Mungkin yang menutup perlintasan ini harus merasakan bagaimana bermacet-macetan setiap hari di Cimindi," tuturnya.
Bejo (43), pemilik warung bakso di Cimindi, mengaku belum ada pihak PT KAI yang melakukan sosialisasi. Padahal setiap hari ia merasa was-was jika perlintasan Cimindi benar-benar akan ditutup.
"Harusnya ada sosialisasi terlebih dulu, jangan mendadak kalau membuat kebijakan. Efeknya pasti akan sangat jelek, terutama buat kita para pedagang," ujarnya.
Menurut pria yang telah berjualan bakso di Cimindi sejak tahun 1995 itu, kemungkinan besar ia dan pedagang lainnya akan mengalami penyusutan omzet dalam jumlah yang cukup signifikan.
"Kalau angkot tidak bisa lewat jalur bawah lagi, jelas akan sepi. Warung, bengkel, dan semua toko yang ada disini ramai karena kendaraan lewat bawah, kalau lewat atas jelas sepi. Kalau mau buat kebijakan tolong lah yang logis, jangan asal-asalan seperti ini," tuturnya. (kit)
