Limawaktu.id - Sekitar 41 armada pengangkut sampah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mogok beroperasi akibat tidak adanya anggaran untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM).
Permasalahan seperti mengulang kesalahan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Masalahnya sama, tak ada dana operasional untuk mengangkut sampah.
Sekitar 41 truk sampah itu hanya terparkir di depo Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup KBB di Jalan Gedong Lima dan sebanyak 150 ton sampah tidak terangkut ke TPA Sarimukti.
"Hari ini semua armada truk sampah sebanyak 41 truk tidak beroperasi akibat tidak ada BBM, karena menunggak pembayaran satu bulan ke SPBU yang bermitra," kata Petugas Bidang Pengaturan Pengangkutan dan Jadwal UPT Kebersihan, KBB, Zizi di Padalarang, Kamis (31/1/2019).
Menurutnya tunggakan yang harus dibayar ke SPBU yang bermitra dengan UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup KBB ada dua yakni SPBU di Cipatat dan Parongpong. Namun tunggakan yang paling banyak adalah ke SPBU Cipatat karena semua pengisian BBM jenis bensin dan solar dipusatkan di sana. Mereka menolak untuk sementara mengisi BBM truk sampah karena tunggakan selama bulan Januari belum dibayarkan.
Berdasarkan laporan, tunggakan itu nilainya mencapai Rp272 juta dari pemakaian 37 truk dan 4 Armada Pengangkut Sampah Liar (APSL). Pihak SPBU beralasan jika mereka harus membereskan pembukuan pembayaran bulan Januari karena saat ini sudah tutup buku di akhir bulan. Sebenarnya toleransi sudah diberikan karena awalnya SPBU hanya memberikan waktu seminggu tapi sekarang menjadi sebulan.
"Kalau ini (tunggakan) dibayar maka armada truk pasti akan langsung beroperasi lagi karena SPBU sudah siap untuk mengisi BBM," imbuhnya.
Dikonfirmasi terkait hal ini Kepala DLH KBB, Apung Hadiat Purwoko mengaku sudah berupaya keras membayar tagihan BBM tersebut. Namun ada mekanisme prosedur dalam penganggaran di pemerintah daerah yang harus ditempuh sehingga perlu waktu untuk mencairkan anggaran.
Dirinya menjamin armada truk kembali beroperasi karena pengajuan pencairan anggaran di DLH sudah ditandatangani karena masuk dalam skala prioritas dan sudah disetujui oleh Bupati Aa Umbara Sutisna.
"Saya sudah tandatangani pencairan anggaran sebesar Rp560 juta untuk dua bulan pembayaran. Jadi tagihan Rp270 juta itu langsung dibayar dan untuk bulan depan juga sudah aman," kata Apung didampingi Plt Kepala UPT Kebersihan KBB, Rudi Huntadi saat ditemui di Kantor DLH, KBB.
