Selasa, 6 Maret 2018 16:22

TKD ASN di Cimahi Telat, Begini Penjelasan BPKAD dan BKD

Reporter : Fery Bangkit 
ASN Pemkot Cimahi.
ASN Pemkot Cimahi. [Net]

Limawaktu.id,- Sebanyak 5.540 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Cimahi belum menerima pencairan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk bulan Januari dan Februari 2018.

Atas permasalahan tersebut, Sekertaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi Siti Fatonah menjelaskan, tertundanya pencarian TKD dikarenakan terkendala penghitungan Pajak PPh 21.

"Kendalanya ada pengenaan pajak baru PPh 21 penyesuaian terhadap gaji dan TKD. Dulu ditarif flat sebesar 15 persen, ternyata sekarang ada penghitungan pajak terbaru," jelasnya saat ditemui di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Selasa (6/3/2018).

Pihaknya mengaku sudah berkonsultasi dengan KPP Pratama Cimahi mengenai mekanisme perhitungan Pajak PPh 21. Untuk itu, kata Siti, Bendahara setiap satuan kerja di Kota Cimahi akan dikumpulkan pada Kamis (8/3/2018) untuk mendapat pembinaan dari KPP Pratama agar bisa menghitung ulang pengenaan pajak terhadap gaji dan TKD para ASN.

"Jadi kalau misal sama-sama PNS Golongan IV, potongan pajak bisa beda karena ada beban tunjangan anak keluarga potongan pajaknya lebih besar," imbuhnya

Dikatakan Siti, potongan tersebut akan disesuaikan dengan pajak yang dilaporkan setiap tahun. Jadi, tegasnya, bila TKD ingin segera dicarikan, maka Bendahara harus segera menghitung kebutuhan setiap perangkat kerja masing-masing.

"Setelah mendapat pembinaan nanti bendahara masing-masing menghitung kebutuhan dan bisa segera mengajukan pencairan TKD, tergantung kecepatan dinas," katanya.

Selain itu, lanjut Siti, pencairan TKD para ASN juga terantung dari verifikasi absensi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cimahi.
"Dan penyerahan SK tentang nama jabatan dari Bagian Organisasi. Itu sudah clear, bisa dicairkan," tandasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Kota Cimahi Harjono meminta Bendahara masing-masing satuan kerja agar segera berkoordinasi dengan BPKAD, lalu menyeseuaikan dengan kententuan yang baru tentang penghitungan TKD.
"Kalau sudah clear bisa dicairkan minggu ini buat Januari," ucapnya.

Dikatakannya, untuk pencarian TKD bulan Januari masih menggunakan Peraturan Wali Kota (Perwal) lama. Sementara TKD bulan Februari dan seterusnya akan menggunakan Perwal baru. "Tidak ada permasalahan lain, tinggal pencairan saja karena pencairan di BPKAD," pungkasnya.