Jumat, 23 Juni 2023 18:20

Tito Karnavian Minta Para Bupati Bangun Kemandirian Fiskal

Penulis : Bubun Munawar
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka 23 Tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kebumen, Kamis (22/6/2023)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka 23 Tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kebumen, Kamis (22/6/2023) [Puspen Kemendagri]

Limawaktu.id, - Kebumen - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, esensi diterapkannya otonomi daerah adalah untuk membangun Kemandirian Fiskal. Karena itu, Mendagri mendorong daerah agar mampu memanfaatkan berbagai potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Mendagri dalam keterangan pers yang diterima Limawaktu.id, Jum’at (23/6/2023), terkait acara 23 Tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bertajuk "Kabupaten Melaju Indonesia Maju" di Hotel Trio Azana Style Kebumen.

Menurut Tito, kemandirian fiskal ini ditandai dengan jumlah PAD yang lebih besar dibanding dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan besarnya jumlah PAD tersebut, maka pemerintah daerah (Pemda) dapat lebih leluasa membuat berbagai program yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan daerah yang kapasitas fiskalnya lemah akan sangat bergantung terhadap dana transfer pemerintah pusat.

"Tidak akan mungkin bisa berkembang, tidak akan mungkin bisa melompat, karena uangnya dipakai untuk hal yang sudah mendasar, terutama belanja pegawai," ujarnya

Tito mengungkapkan, kunci utama untuk meningkatkan PAD adalah menghidupkan sektor swasta. Daerah yang tidak mampu menghidupkan sektor swasta, maka dia tidak bakal mendapatkan PAD yang banyak. Upaya menghidupkan sektor tersebut dapat dilakukan dengan memberikan insentif kemudahan berusaha kepada para investor.

"Ini betul-betul, mohon betul disampaikan kepada seluruh jajaran," ungkapnya, di hadapan para anggota APKASI.

Tito menegaskan, investor baik dalam negeri maupun luar negeri yang dibutuhkan adalah kemudahan berusaha. Karena itu, daerah yang masih mempersulit masuknya investor, maka daerah tersebut akan ditinggalkan. Mendagri mengakui saat ini masih banyak daerah yang mempersulit perizinan berusaha sehingga perlu segera dibenahi. Terlebih, terkait dengan kemudahan berusaha merupakan salah satu urusan yang menjadi perhatian Presiden Jokowi.

Selain sektor usaha berskala besar, upaya peningkatan PAD juga dapat dilakukan dengan menghidupkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ekonominya tetap tumbuh meski di tengah pandemi karena menghidupkan UMKM.

"Maka tolong UMKM dihidupkan, diberikan insentif, jangan dipersulit, belum apa-apa baru mau buka saja sudah dipalakin retribusi segala macam," tegasnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan selaku Ketua Umum APKASI, bupati dari sejumlah daerah anggota APKASI, serta beberapa pejabat terkait lainnya.

 

Baca Lainnya