Selasa, 24 Oktober 2017 18:12

Tingkatkan Kapasitas Pengurus, LEM SPSI Gelar TOT Skala Upah

Reporter : Jumadi Kusuma
Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jabar Diana Rahmadiani (tengah) menghadiri TOT Skala Upah.
Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jabar Diana Rahmadiani (tengah) menghadiri TOT Skala Upah. [Limawaktu]

Limawaktu.id, - Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Provinsi Jawa Barat, menyelengarakan pendidikan dan latihan untuk Training Of Trainner Teori dan Praktik Menyusun Struktur dan Skala Upah bertempat di Bumi Makmur Indah Convention Hotel Lembang, Bandung Barat, pada Selasa dan Rabu 24 sampai 26 oktober 2017.

Ketua Panitia Agus Jaenal, SH disela-sela diklat mengatakan, Pelatihan dan Pendidikan Training Of Trainer Struktur dan Skala Upah ini merupakan lanjutan Pelatihan dan Pendidikan Struktur dan Skala Upah sebelumnya yang di selenggarakan oleh DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat secara mandiri, pendidikan kali ini diikuti oleh 50 peserta dari perwakilan DPC FSP LEM SPSI se-Jawa Barat yang telah diseleksi dengan ketat untuk melahirkan trainer-trainer terbaik dari kader FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat.

“Pengurus LEM SPSI harus siap mengajar struktur dan skala upah pada pengurus dan anggota tingkat perusahaan agar Praturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 1 Tahun 2017, Tentang Struktur dan Skala Upah yang bersifat wajib segera dapat dilaksanakan dimasing-masing perusahaan", jelasnya, Selasa (24/10). 

Muhamad Sidarta ketua DPD LEM Jabar berharap Training Of Trainner Teori dan Praktik Menyusun Struktur dan Skala Upah ini bisa meningkatkan kapasitas dan kompentensi pada bidang yang lain untuk kaum buruh di Jawa Barat.

Dia menyebutkan, dari sekitar 47 juta buruh formal di Indonesia sepertiganya berada di Jawa Barat yang merupakan pusat industri terbesar di Asia Tenggara, tentu kontribusi buruh jawa barat sangat besar dalam membangun pertumbuhan perekonomian baik di jawa barat maupun nasional. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pusat harus juga memberikan kontribusi terhadap buruh untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, sehingga hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dapat diwujudkan di Jawa Barat.

Sementara itu Kadisnakertrans Jawa Barat yang diwakili Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Diana Rahmadiani mengatakan,  Disnaker Provinsi Jawa Barat telah melayangkan surat edaran ke perusahaan perusahaan di Jawa Barat agar menerapkan skala dan struktur upah agar terjadi hubungan industrial yang kondusif dan memenuhi rasa keadilan. (jk)*