Rabu, 27 Maret 2019 15:16

Terlibat Korupsi Pembebasan Lahan, Eks Panitera PN Tasik Dituntut 10 Tahun Penjara

Reporter : Iman
Sidang kasus dugaan penyalahgunaan dana konsinyasi ganti rugi pembebasan lahan Jalur Lingkar Utara senilai Rp 2,5 miliar, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (27/3/2019).
Sidang kasus dugaan penyalahgunaan dana konsinyasi ganti rugi pembebasan lahan Jalur Lingkar Utara senilai Rp 2,5 miliar, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (27/3/2019). [limawaktu]

Limawaktu.id - Mantan Panitera PN Kota Tasikmalaya, Rd. Dharmi dituntut hukuman 10 tahun penjara, denda Rp 250 juta, subsidair kurungan tiga bulan.

Hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan penyalahgunaan dana konsinyasi ganti rugi pembebasan lahan Jalur Lingkar Utara senilai Rp 2,5 miliar, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (27/3/2019).

Baca Juga : Kali Kedua, Eks Bendahara Dinkes Divonis Penjara, ini Sebabnya! 

Dalam sidang yang dipimpin Dahmiwirda, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tasikmalaya, Masmudi menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai mana diatur dalam dakwaan primer, yakni pasal 2 Undang-undang Tipikor.

”Menjatuhkan pidana hukuman penjara selama 10 tahun, denda Rp 250 juta, subsidair kurungan tiga bulan,” katanya saat membacakan tuntutannya.

Selain hukuman penjara, Raden Dharmi Setiani diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 2 miliar, atau jika tidak mampu diganti dengan harta bendanya untuk negara. Jika tidak memiliki harta benda, maka diganti hukuman penjara selama 10 tahun.

Sebelum membacakan amar tuntutannya, JPU juga membacakan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk yang memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah. Sementara yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan.

Atas tuntutan tersebut, Rd. Dharmi dan kuasa hukumnya akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi. Sidang pun ditunda pekan depan dengan agenda pembacaan pleidoi.

Baca Lainnya