Selasa, 22 Januari 2019 16:33

Target Tinggi SPIP, Pemkot Cimahi Bentuk Satgas Inspektorat

Penulis : Fery Bangkit 
ilustrasi
ilustrasi [Net]

Limawaktu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menargetkan nilai maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Kota Cimahi naik jadi 3 dengan klasifikasi Terdefinisi.

Diberitakan sebelumnya, nilai SPIP Kota Cimahi tahun 2018 masih sangat rendah, 1,26 dengan klasifikasi nilai Rintisan. Nilai itu sangat tertinggal dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Jawa Barat.
 
Nilai SPIP itu diraih dari Inspektorat yang mencapai 45,76 persen, Dinas Kesehatan 26,45 persen, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 22,22 persen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 17,50 persen, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 16,26 persen dan Setda Kota Cimahi 14,60 persen. Sementara lainnya masih dibawah 10 persen. Kemudian, ada beberapa OPD yang sama sekali belum memenuhi masing-masing, yakni Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda), DPUPR, Disdik dan Diskominfo Arpus. 

"Untuk tahun 2019, maturitas SPIP Kota Cimahi ditargetkan bisa meraih skor 3 dengan klasifikasi Terdefenisi," ungkap Inspektur Daerah Kota Cimahi saat ditemui di Perkantoran Pemkot Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusumah Cibabat Kota Cimahi, Selasa (22/01/2019).

Menurut Untung, penilaian SPIP sudah berjalan sejak April 2018 tetapi belum tuntas. Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan nilai SPIP Kota Cimahi sangat rendah. Di antaranya selalu terlambatnya jadwal program dan pencairan keuangan.

Untuk menaikan nilai SPIP sesuai target 2019, kata Untung, pihaknya sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Inspektorat. Tujuannya, untuk memberikan pendampingan ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cimahi.

"Sekarang baru uji petik pada 13 perangkat daerah," ucap Untung.

Sementara Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah-PBKP Jawa Barat Wilayah 1 Jaya Rahmad mengatakan, memang rata-rata wilayah di Jawa Barat capaian SPIP-nya masih rendah. Termasuk Kota Cimahi.

"Kecuali Kuningan dan Cianjur sudah diatas 2. Ini menjadi tantangan bersama sehingga untuk bisa mencapai target, perlu adanya pemahaman ditataran kepala organisasi perangkat daerah dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi," jelasnya.

Menurut Jaya, dengan dukungan Walikota dan Wakil Walikota diharapkan semua jajaran OPD memiliki komitmen untuk mengumpulkan bukti dokumen-soft file yang sangat bermanfaat untuk menekan permasalahan korupsi.

"Kota Cimahi sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan, sudah seharusnya pengamanan aset laporan keuangan bisa meningkat," tandasnya. 

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer