Rabu, 2 Januari 2019 17:30

Tahun 2018, DPRD Cimahi Lebih Banyak Kunker Dibandingkan Bahas Perda

Reporter : Fery Bangkit 
Rapat Parpurna Istimewa Pembukaan DPRD Kota Cimahi Pembukaan Sidang 2019 di Ruang Rapat DPRD Kota Cimahi, Djulaeha Karmita, Rabu (2/1/2019).
Rapat Parpurna Istimewa Pembukaan DPRD Kota Cimahi Pembukaan Sidang 2019 di Ruang Rapat DPRD Kota Cimahi, Djulaeha Karmita, Rabu (2/1/2019). [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Sepanjang 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi hanya menyelesaikan 20 Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan dua lagi gagal direalisasikan.

Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Agus Solihin berdalih, dua Perda yang belum rampung itu dikarenakan masih dalam penggodokan dan ada beberapa materi yang belum disepakati antara sejumlah pihak.

Baca Juga : Harpitnas, 50 ASN di Cimahi Bolos Kerja

"Mungkin ada beberapa yang belum match antara kepentingan daerah dengan kepentingan pusat atau kepentingan provinsi," kata Agus saat ditemui usai Rapat Paripurna Istimewa di DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Rabu (2/1/2019).

Sebab meleset dari target, DPRD Kota Cimahi pun menurunkan target pembuatan Perda di tahun 2019, yakni hanya 20 produk Perda.

Baca Juga : Ajay Sudah Kantongi Pemenang Open Bidding Kadis di Cimahi, Siapakah Dia?

Dikatakannya, ini pembuatan Perda atas inisiatif dari pihak eksekutif dan legislatif. Dalam pembuatan Perda, pihaknya selalu mengutamakan aspirasi dari masyarkat.

"Kita ambil dari apa yang dikeluhkan. Ini salah satu bagian dari fungsi legislatif terkait pengawasan," ujar Agus.

Baca Juga : Hmmmm....Anggota DPRD Cimahi Kok Mau Kunker Berjamaah Awal Tahun

Menurut Agus, ada beberapa mekanisme dan tahap dalam pembuatan Perda, mulai pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) hingga menjadi Perda.

"Semua dikembalikan kepada Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Agus juga mengakui, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan belum tegasnya pemerintah dalam melaksanakan Perda. "Seperti itu yang kita terima dari masyarakat belum maksimalnya ketika kita bikin Perda dan dilaksanakan di Kota Cimahi. Tapi tidak semua kita masih terus menuju kesempurnaan," bebernya.

Jumlah pembuatan Perda Kota Cimahi tahun ini berbeda jauh dengan jumlah Kunjungan Kerja yang dilakukan yang katanya wakil rakyat. Pasalnya, dalam sebulan, Kunker yang dilakukan berkisar antara 3-4 kali.

Artinya, para Anggota DPRD Kota Cimahi itu pergi ke luar daerah dalam setahun mencapai 36-48 kali. Hal itupun diakui salah seorang Anggota DPRD Kota Cimahi, Siti Yanti Abintini bahwa Kunker setidaknya dilakukan 3-4 kali dalam sebulan.

"Iya rata-rata 3-4 kali," ucap Siti.

Baca Lainnya