Selasa, 13 November 2018 10:55

Stok Logistik Menipis, BPBD KBB Harap Bantuan Pusat dan Provinsi

Reporter : Fery Bangkit 
Kepala Pelaksana BPBD KBB, Duddy Prabowo didampingi Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan, Dicky Maulana di kantornya, Senin (12/11/2018).
Kepala Pelaksana BPBD KBB, Duddy Prabowo didampingi Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan, Dicky Maulana di kantornya, Senin (12/11/2018). [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id, Bandung Barat - Stok logistik bahan makanan, sembako dan perlengkapan lainnya yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) semakin menipis.

Kondisi itu diperparah dengan sudah tidak adanya bantuan logistik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama tahun ini, padahal kejadian bencana di KBB setiap tahun kejadiannya terus meningkat.

"Kalau dulu gudang logistik ini penuh berbagai barang kebutuhan bagi korban bencana, karena sekali dapat bantuan kiriman dari BNPB bisa mencapai dua truk. Tapi sekarang kondisinya begini kosong dan stok sudah menipis," terang Kepala Pelaksana BPBD KBB, Duddy Prabowo didampingi Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan, Dicky Maulana di kantornya, Senin (12/11/2018).

Pihaknya berharap ketersediaan logistik ini bisa mencukupi hingga akhir tahun nanti, mengingat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan ini tidak ada lagi alokasi tambahan logistik baik dari BNPB, BPBD Provinsi, ataupun APBD kabupaten. 

Tahun ini pihaknya hanya mendapatkan sekitar 60 paket bantuan rekreasi yang berisi seperti bola sepak, pompa bola, catur, ular tangga, monopoli, sementara untuk bantuan logistik makanan sama sekali tidak ada.

Oleh sebab itu, BPBD KBB masih mengandalkan stok logistik lama seperti makanan kemasan siap saji berupa opor, rendang, bubur kacang, sarden, mi instan, minyak goreng, dan coktail buah-buahan. Sama halnya untuk stok beras kondisinya juga sudah menipis, yakni kurang dari 500 kg.

Hal itu dikarenakan di tahun ini tidak ada pengadaan tambahan untuk beras. Sementara di sisi lain ketika ada bencana dan warga harus mengungsi akibat rumah mereka hancur maka akan mendapatkan alokasi bantuan beras 5 kg/KK.

"Kami cukup ketar-ketir dengan kondisi ini, namun hal ini juga dialami oleh kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Sebab bantuan dari pusat dikurangi akibat banyaknya bencana nasional seperti Lombok, Palu, dan Donggala yang butuh penanganan ekstra. Jadi bisa jadi alokasi kuota bantuan logistik lebih diprioritaskan ke daerah-daerah tersebut," tuturnya. 

Berkurangnya stok logistik di BPBD KBB berbanding terbalik dengan kejadian bencana yang angkanya mengalami peningkatan. Selama dua minggu musim penghujan ini saja tercatat sudah ada total 22 kejadian bencana, terdiri dari 20 kejadian longsor dan 2 kejadian pergerakan tanah yang tersebar di 10 kecamatan. Dari 20 kasus longsor, ada yang mengakibatkan rumah dan sekolah ambruk, seperti yang terjadi di SDN Tegallaja, Desa Sukatani, Ngamprah.

"Seiring daya dukung lingkungan yang mulai adanya pembukaan lahan, serta bisa juga karena pengaruh cuaca yang ekstrem, membuat tren kebencanaan sejak 2015 kecendrungannya naik," kata dia.

Baca Lainnya