Kamis, 11 Maret 2021 10:05

Status Wali Kota Cimahi Masih Plt, DPRD Belum Bisa Bahas Raperda

Reporter : Bubun Munawar
Enang Sahri Lukmansyah Kertua Bapemperda Kota Cimahi
Enang Sahri Lukmansyah Kertua Bapemperda Kota Cimahi [limawaktu.id]

Limawaktu.id,- Pasca terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota non aktip Ajay M Priatna oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, kendali pemerintahan di Kota Cimahi dipegang oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi Ngatiyana. Status Wali Kota yang masih Plt tersebut berdampak pada pembahasan Raperda di DPRD Kota Cimahi.

 Ketua Badan Pembuat Peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cimahi Enang Sahri Lukmansyah mengungkapkan, dengan status wali kota yang masih Plt tersebut sangat berpengaruh atas pembahasan Perda, karena saat ini statusnya masih Plt, maka untuk melakukan pembahasan Raperda di DPRTD haru mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Karena status wali kota Cimahi saat ini masih Plt, pembahasan Raperda di DPRD pun belum bisa berjalan karena harus seizin dari Kemendagri,” terangnya, Kamis (11/3/2021).

 Dia menyebutkan, pada tahun ini Bapemperda menetapkan 25 Raperda akan dibahas di DPRD Kota Cimahi, tetapi karena status wali kota Cimahi masih Plt, belum satupun dilakukan pembahasan raperda untuk disahkan menjadi Perda.

“Kami belum membahas satupun Raperda yang sudah diagendakan, karena harus ada izin terlebih dahulu dari Kemendagri,” sebutnya, Kamis (11/3/2021).

Enang memaparkan, rata-rata Perda dibuat maksimal dalam satu bulan hingga selesai. Durasi waktu tersebut termasuk pembahasan di tingkat Pansus yang membutuhkan waktu selama 14 hari kerja.

 "Sebenarnya target itu 14 hari kerja di Pansus, tapi ada juga yang meleset karena berkaitan dengan teknis yang gak bisa dikerjakan dan akhirnya agak terhambat," beber Enang.

 Kemudian setelah pembahasan di Pansus rampung, kata Enang, Perda tidak langsung diparipurnakan. Namun harus diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat, untuk dilakukan evaluasi selama 14 hari kerja.

 "Sesudah itu dikembalikan. Biasanya ada revisi-revisi sedikit baru setelah itu kita paripurnakan. Makanya bisa memakan waktu satu sampai satu setengah bulan," pungkas Enang.

 

 

 

 

Baca Lainnya

Topik Populer