Rabu, 8 November 2017 23:16

Soal Putusan MK, Disdukcapil Tunggu Instruksi Kemendagri

Reporter : Fery Bangkit 
KTP salah seorang warga Kampung Cireundeu Kota Cimahi.
KTP salah seorang warga Kampung Cireundeu Kota Cimahi. [Limawaktu]

Limawaktu.id, - Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kolom kepercayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi masih menunggu instruksi lanjutan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Untuk mekanisme pengisian kolom agama dengan penghayat kepercayaan menunggu aturan terbaru dari Kemendagri," ujar Kepala Disdukcapil Kota Cimahi, M. Suryadi, saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jln. Rd. Demang Hardjakusumah, Rabu (8/11/2017).
Di Kota Cimahi, tepatnya di Kampung Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ada sekitar 396 warga yang menganut kepercayaan 'Sunda Wiwitan'.

Kini, semua penghayat kepercayaan di Indonesia, termasuk Sunda Wiwitan, yang menganut 'Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa' kini resmi diakui oleh pemerintah. "Dalam hal ini kami pelaksana undang-undang, aturan terbaru baik itu revisi atau apa soal juknisnya masih kami tunggu dari pemerintah pusat. Soal putusan MK, kami taat azas taat hukum yang siap menjalankan," katanya.

Dengan terbukanya pengakuan atas penghayat kepercayaan, lanjut Suryadi, maka akan muncul data warga penghayat kepercayaan di Kota Cimahi. "Misal saat ini terpaksa mencantumkan agama lain, tidak menutup kemungkinan berdatangan warga yang ingin merubah kolom agama menjadi penghayat kepercayaan karena ruangnya sudah terbuka dan dijamin negara. Untuk sekarang memang belum ada data riil-nya," imbuhnya.

Hal itu akan berdampak pada perubahan data administrasi kependudukan secara keseluruhan baik di KTP maupun Kartu Keluarga (KK). "Untuk itu memang harus melalui pengajuan pihak bersangkutan karena data tidak bisa kami ubah sepihak dengan diketahui RT/RW dan Kelurahan-Kecamatan hingga Pemkot Cimahi datanya harus sama," ungkapnya.(kit)*