Rabu, 28 Februari 2018 13:24

Soal Penutupan Perlintasan Ilegal di Cigugur Tengah, Dishub Kota Cimahi: Tiba-tiba Ditutup, gak ada Koordinasi

Reporter : Fery Bangkit 
Perlintasan ilegal yang ditutup oleh PT KAI.
Perlintasan ilegal yang ditutup oleh PT KAI. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi mengungkapkan, pihaknya sama sekali tidak menerima konfirmasi terkait rencana penutupan perlintasan ilegal di RT 5/10, Kelurahan cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

"Kalau kemarin mereka (PT kai) gak berkoordiansi dengan kita. Tiba-tiba ditutup. Walaupun kewenangan mereka. Tapi kan warganya warga Cimahi. Saya juga dapat informasi dari Pak Lurah," ungkap Ruswanto, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Cimahi saat dihubungi via telpon, Rabu (28/2/2018).

Baca Juga : Perlintasan Ilegal Menuju Kelurahan Cigugur Tengah Ditutup

Seperti diketahui, perlintasan ilegal tersebut sempat ditutup oleh PT KAI pada Rabu (21/2/2018) sekitar pukul 12.00 WIB. Penutupan tersebut langsung menuai protes warga setempat.

Alhasil, warga kembali membongkar perlintasan itu pada Kamis (23/2/2018) sekitar pukul 08.00 WIB. Menurut warga, perlintasan yang dibangun oleh warga sekitar tahun 1993-an tersebut merupakan akses vital. Ruswanto mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan PT KAI terkait rencana penutupan perlintasan ilegal tersebut. Sebab, menurutnya, meski kewenangan ada pada pihak PT KAI, tapi tetap saja Dishub kabupaten/kota harus dilibatkan. "Rencananya saya mau koordinasi besok," ucapnya.

Baca Juga : Sempat Ditutup, Perlintasan Ilegal di Cigugur Tengah Dibongkar Paksa Warga

Di Kota Cimahi, terdapat dua perlintasan ilegal, yakni perlintasan di Jalan Padasuka, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah dan perlintasan ilegal di Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah. Untuk perlintasan di Padasuka, solusinya sudah dibuatkan flyover Padasuka, meskipun proyek milik Pemerintah Kota Cimahi itu tak kunjung selesai. Sementara, untuk perlintasan ilegal di Cigugur Tengah, bila dilakukan penutupan permanen, kemungkinan pengendara dan warga harus memutar bila ingin menujuk Kelurahan Cigugur Tengah maupun sebaliknya.

Sebelumnya, Humas PT KAI Daop II Bandung Joni Martinus menegaskan, pihaknya tetap mendorong penutupan perlintasan sebidang. Apalagi, perlintasan ilegal yang dibangun warga. Pasalnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Perlintasan kereta api harus steril dari berbagai aktifitas masyarakat.

Baca Juga : Patuh UU, PT KAI Tetap akan Tutup Perlintasan Ilegal di Cigugur

"Selama perlintasan tersebut dinilai membahayakan perjalanan kereta api maka PT KAI tentu akan tetap mendorong agar perlintasan tidak resmi itu tetap ditutup," ujar Joni Martinus melaui pesan singkat, Kamis (23/2/2018).
Ia mengatakan, total perlintasan ilegal di wilayah PT KAI Daop II Bandung terdapat 361, sementara di Kota Cimahi hanya ada dua yakni di perlintasan Padasuka dan Cigugur.

Namun kata dia, kewenangan penutupan perlintasan tersebut untuk di Kabupaten atau Kota ada pada Bupati atau Walikota maupun Dinas Perhubungan. "Untuk Kabupaten atau Kota kewenangannya ada pada Bupati atau Walikota maupun Dishub," katanya.

Baca Lainnya