Selasa, 11 September 2018 16:25

Soal Kelanjutan RPH, Pemkot Tunggu Penyelesaian PERDA

Reporter : Fery Bangkit 
Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Di Jalan Sukimun, RT 03/04 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi
Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Di Jalan Sukimun, RT 03/04 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi [Fery/limawaktuid]

Limawaktu.id, - Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana mengakui belum ada pembahasan soal peruntukan Rumah Potong Hewan (RPH) jika sudah dikembalikan asetnya dari Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM).

"Belum masuk perencanaan mau dijadikan apa, harus kita rapatkan lagi. Setelah aset masuk Pemkot, baru kita pikirkan," ujar Ngatiyana, Selasa (11/9/2018).

Baca Juga : Rumah Jagal Hewan Terbengkalai di Cimahi Ternyata Nilai Asetnya Capai Rp 4 Miliar

RPH merupakan aset milik Pemerintah Kota Cimahi. Namun tahun 2011 aset tersebut dipindahkelolakan kepada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM) melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011. Tapi sayang aset tersebut dibiarkan begitu saja.

Kemudian, dalam rangka mengembalikan aset, termasuk RPH, Pemerintah Kota Cimahi saat ini tengah merevisi Perda tersebut. Setelah Perda selesai, maka aset itu akan dikembalikan dan pengelolaan penuh menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Cimahi.

Baca Juga : Nasib Rumah Jagal Hewan di Cimahi Tunggu Hasil Kajian

Dikatakan Ngatiyana, rumah jagal hewan memiliki nilai sejarah dan menjadi saksi berdirinya Kota Cimahi. Untuk itu, kata dia, bangunan tersebut harus diseltarikan meskipun kondisinya saat ini terbilang rusak parah.

"Setelah Perda-nya dirubah mau tidak mau harus dianggarkan melalui APBD Cimahi apakah itu difungsikan lagi sebagai pemotongan hewan atau dibuat yang lain," ujarnya.

Baca Juga : Rumah Jagal Hewan di Cimahi Terbengkalai, Pegiat Heritage: Pemkot Cimahi Kebingungan

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Tata Wikanta mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu soal keberlangsungan RPH.

Namun, kajian kemungkinan akan dilakukan setelah aset tersebut dikembalikan dari Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM) kepada Pemerintah Kot Cimahi melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal.

"Kita masih menunggu penyerahan karena pengelolaan masih dibawah PDJM. Untuk bagaimana ke depan, harus ada kajian dulu dan diubah dulu perdanya," kata Tata.

Namun, jika melihat kondisi sekarang, kata Tata, sangat sulit jika bangunan tersebut difungsikan sebagai tempat 'jagal' hewan. Sebab, pemukiman di sekitar bangunan bersejarah itu sudah semakin pada pemukiman. Pihaknya pun tak menutup kemungkinan bangunan tersebut dijadikan sarana kegiatan lainnya.

"Apakah memungkinkan misalnya rumah potong ayam atau kegiatan skalanya lebih kecil. Kalau tetap RPH, pengolahan limbah khawatir susah, makanya perlu kajian," tegasnya.

Baca Lainnya