Cimahi - Anggaran Covid-19 di Kota Cimahi baru terserap sekitar 36 persen atau Rp 69 miliar per Agustus. Total anggaran penanganan virus korona di Kota Cimahi mencapai Rp 195 miliar.
Anggaran tersebut merupakan hasil refocusing dan realokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun 2020 yang dihimpun ke dalam Bantuan Tak Terduga (BTT).
"Dari total Rp 195 miliar baru diserap sekitar Rp 69 miliar atau sekitar 36 persen," terang Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna, Jumat (11/9/2020).
Hingga saat ini, anggaran Covid-19 masih menyisakan Rp 126 miliar. Ajay menyebutkan, masih banyaknya sisa anggaran tersebut bukan berarti pihaknya membatasi belanja kebutuhan penanganan virus korona di Kota Cimahi.
Namun penggunaan anggaran tersebut akan dilakukan secara efisien dan tepat guna untuk kepentingan penanganan pandemi virus korona.
"Terus mengoptimalkan untuk bagaimana tepat sasaran dan tepat guna, bukan berarti dihamburkan. Terus jalan," sebutnya.
Dikatakan Ajay, BTT tersebut tak akan tersentuh saat APBD Perubahan yang saat ini tengah dibahas. Sebab anggarannya masih dibutuhkan untuk penanganan Covid-19. Apalagi tren kasus tersebut khususnya di Kota Cimahi cenderung terus mengalami penambahan.
Kondisi tersebut otomatis biaya belanja untuk kebutuhan penanganan akan terus dilakukan. Dirinya mencontohkan, seperti keperluan barang habis pakai untuk kelengkapan swab test.
"Untuk menjaga sampai Desember. Ini kan kebutuhan rumah sakit misalkan yang sekali habis pakai itu kan terus," tukasnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Achmad Nuryana menambahkan,
refocusing dan realokasi anggaran mendapat arahan langsung dari pemerintah pusat. Anggaran tersebut dipangkas dari program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Cimahi.
"Jadi yang refocusing dari SKPD, seperti dari belanja modal, belanja barang dan jasa difokuskan ke BTT," jelas Achmad.
Ia mengatakan, anggaran BTT yang sudah terserap digunakan untuk berbagai penanganan Covid-19. Seperti belanja Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau bantuan untuk masyarakat terdampak dan pengadaan di bidang kesehatan. "Misal, pengadaan alat rapid test, APD," ucapnya.
Untuk anggaran BTT tersisa, beber Achmad, akan menunggu petunjuk dari pemerintah pusat berdasarkan perkembangan kasus virus korona. Namun jika tidak terserap tahun ini, maka akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
"Tergantung keputusan pusat saja dan lihat perkembangan. Mudah-mudahan kasusnya menurun, status daruratnya dicabut," ujarnya.
Perihal untuk pemulihan ekonomi, lanjut Achmad, masih dilakukan pembahasan bersama SKPD terkait untuk mencari formulasi penanganannya.
"Kita lihat formulasinya seperti apa, harus disepakati," tandasnya.
