Rabu, 24 April 2019 18:27

Selain Gugat ke PTUN, Benny juga Tuntut Sikap Tegas Kemendagri dan Gubernur Soal Penetapan Sekda Kota Bandung

Reporter : Fery Bangkit 
 Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Cimahi, Benny Bachtiar
Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Cimahi, Benny Bachtiar [ferybangkit]

Limawaktu.id - Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Cimahi, Benny Bachtiar berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sikap tegas atas penetapan Sekda Kota Bandung.

Sebab, kata dia, keputusan Wali Kota Bandung Oded M Danial terkait penetapan Sekda definitif sudah mencederai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, Benny meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersikap atas permasalahan ini.

Baca Juga : Polemik Penetapan Sekda Kota Bandung Dimata Pengamat

"Saya pengen tau sejauh mana sikap Menteri (Kemendagri) dan Gubernur terhadap pembangkangan UUD. Apakah akan ada sanksi atau tidak," kata Benny saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jln. Rd. Hardjakusumah, Rabu (24/4/2019).

Benny merupakan nama yang masuk tiga besar seleksi terbuka atau open bidding Sekda Kota Bandung tahun lalu. Kemudian, ia diumumkan oleh Ridwan Kamil (saat itu masih menjabat Wali Kota Bandung) sebagai pemenang lelang jabatan.

Baca Juga : Wali Kota Cimahi Soal Nasib Benny Bachtiar di Kota Bandung:No Comment!

Tapi, ketika Oded M Danial dilantik menjadi Wali Kota Bandung menggantikan Ridwan Kamil, Benny tak kunjung dilantik. Bahkan, Oded lebih memilih menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Sekda, meski Benny sudah menerima Surat Keputusan (SK) Kemendagri dan rekomendasi Gubernur Jawa Barat untuk segera dilantik.

Padahal, tegas Benny, yang menentukan dirinya terpilih sebagai Sekda saaat itu bukanlah Ridwan Kamil melainkan Oded M Danial. Ridwan Kamil saat itu hanya mengumumkan karena kapasitasnya sebagai Wali Kota Bandung saat itu.

Baca Juga : Batal Umumkan Sekda, Bupati KBB 'Ngeles' Begini

"Saya ditunjuk menjadi Sekda bukan oleh Pak Emil (Ridwan Kamil), tapi saya ditunjuk oleh Mang Oded. Jadi kalau ada informasi saya ditunjuk Pak Emil, salah besar," beber Benny.

Meski sudah ada perintah Kemendagri agar Benny segera dilantik, tapi tetap saja itu tidak dilaksanakan Oded. Malah terbaru, Oded melantik Ema Sumarna sebagai Sekda Kota Bandung, yang menurut Benny tanpa SK Kemendagri maupun rekomendasi Gubernur Jawa Barat.

Baca Juga : Benny Tuntut Wali Kota Bandung Lewat PTUN

"Saya udah tanya dan cek, rekomendasinya pelantikan Pak Emma ini gak ada. Ini kan mall administrasi," tegasnya.

Dikatakan Benny, sebetulnya ini bukan soal jabatan tapi ketaatan seorang pemimpin dalam menjalankan aturan. Sebab, kata dia, secara legalitas dan aturan jelas seharusnya ia sudah dilantik sejak SK dan rekomendasi itu diterimanya.

"Bagaimanapun ketika perintah pusat diabaikan artinya ini sudah ada pembangkangan terhadap perintah, undang undang. Karena kalau memang kondisinya seperti ini, tidak usah ada seleksi terbuka," tegas Benny.

Jadi, tegas Benny, jika Kemendagri dan Gubernur Jawa Barat tidak bersikap, termasuk soal sanksi untuk Wali Kota Bandung, dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan buruk. Dimana ada pembangkangan terhadap aturan.

Benny sendiri rencananya bakal menggugat Oded M Danial dalam waktu dekat ini. Gugatan yang bakal dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) itu perihal pelantikan Sekda, yang seharusnya sudah didapatnya sejak beberapa waktu lalu. 

Baca Lainnya