Senin, 14 Januari 2019 16:24

Sekda Jabar dan Mendagri Mengemuka di Sidang Kasus Dugaan Suap Meikarta

Reporter : Fery Bangkit 
Persidangan dengan terdakwa terdakwa Billy Sindoro Cs di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (14/1/2019).
Persidangan dengan terdakwa terdakwa Billy Sindoro Cs di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (14/1/2019). [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Pengakuan mengejutkan diungkap Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin saat menjadi saksi kasus dugaan suap Meikarta dengan terdakwa Billy Sindoro Cs di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (14/1/2019).

Dalam kesaksiannya, Neneng menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa menerima uang senilai Rp 1 Miliar. Uang tersebut terkait rekomendasi Rencana  Detail Tata ruang (RDTR).

Baca Juga : Ada 87 Saksi, Sidang Kasus Meikarta Bakal Dikebut

"Saya dengar Neneng Rahmi (Kabid Tata Ruang PUPR Jabar), Iwa Sekda minta Rp 1 miliar," kata Neneng. 

Namun Neneng mengaku lupa saat menanyakan hal itu, kemungkinan besar saat bertemu dengan Neneng Rahmi dan menanyakan hal itu di rumah dinasnya.
 
"Sumbernya (uang) saya tidak tahu detil. Tapi intinya untuk RDTR (Meikarta)," ujarnya.

Baca Juga : Aliran Duit Proyek Meikarta Dicicipi Wakil Rakyat Kabupaten Bekasi ?

Selain Iwa nama mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Jaksa Muda Intelejen (Jam Intel) Jan S Marinka disebut-sebut dalam sidang kasus dugaan suap Meikarta. 

Saat ditanya JPU KPK soal proses perizinan sempat dihentikan Pemprov Jabar, Neneng mengakuinya. Bahkan dirinya sempat ditelpon Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan mempertanyakan soal proyek Meikarta. 

Baca Juga : Wow, Komitmen Fee Dugaan Suap Meikarta Capai Rp 20 M

"Saya gak tahu itu dulu namanya Meikarta. Pak Gubernur menanyakan soal Meikarta, katanya (Meikarta) rame banget iklannya," katanya. 

Kemudian ada surat perintah dari Pemprov Jabar agar semua proses perizinan proyek Meikarta dihentikan. Kemudian dirinya menyurati pengembang Meikarta untuk proses perizinan harus ada rekomendasi dari Gubernur Jabar.

Selanjutnya nama yang disebutkan Neneng ialah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Neneng mengaku sempat ditelepon Mendagri untuk membantu proses perizinan Meikarta.

Dirinya mengaku saat itu dirinya dipanggil Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Soemarsono terkait proses perizinan Meikarta sekaligus membahas soal Perda Pemprov Jabar soal Bodebekkarpur. 

"Saat itu Mendagri Tjahjo Kumolo menelpon Pak Soemarsono. Berbicara sebentar dan telponnya dikasihkan ke saya. Beliau (Mendagri) bilang tolong dibantu perizinan Meikarta," katanya. 

Kemudian Neneng pun menjawab permintaan Tjahjo dan akan membantunya yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku. Neneng mengaku dirinya dipanggil Dirjen Otda untuk membahas soal perizinan Meikarta, dan harus ada izin atau rekomendasi dari Gubernur. 

"Pak Dirjen pun mengaku akan memfasilitasi pertemuan antara pengembang dan Pemprov Jabar," ujarnya.

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer