Selasa, 24 Agustus 2021 14:13

Sahrul : Pemkab Bandung Percepat Vaksinasi

Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan Berbincang dengan warga, saat monitoring vaksinasi di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Selasa (24/8/2021).
Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan Berbincang dengan warga, saat monitoring vaksinasi di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Selasa (24/8/2021). [[email protected]]

Limawaktu.id,- Dengan menurunnya zona risiko keterpaparan covid-19 di Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengizinkan pemerintah daerah untuk membuka kembali tempat pariwisata.

Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan menuturkan, hingga saat ini dirinya masih menunggu arahan Bupati Bandung Dadang Supriatna terkait kebijakan tersebut.

“Jika sektor pariwisata beroperasi kembali, pihaknya berharap agar pelaku wisata tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi jumlah pengunjung hanya 25 persen,” tuturnya.

Menurutnya, Untuk saat ini, Pemkab Bandung terus berupaya membentuk herd immunity dengan percepatan vaksinasi. Termasuk para pedagang, dan kedepan harus didorong juga vaksinasi bagi para pelaku pariwisata.

“Kita harus mendorong para pelaku pariwisata di Kabupaten Bandung untuk mendapatkan vaksinasi,," ujarnya, disela kegiatan monitoring vaksinasi di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Selasa (24/8/2021).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, pembukaan tersebut tetap harus menerapkan protokol kesehatan, di mana untuk tahap pertama jumlah pengunjung di tempat wisata dibatasi hanya 25 persen saja. Selain itu, pemerintah daerah atau pelaku usaha di tempat wisata diimbau melakukan pengetesan secara rapid maupun swab PCR secara acak dan berkala kepada pengunjung.

“Sambil dibuka juga pelan-pelan, kami salurkan juga bansos tunai kepada puluhan ribu pelaku ekonomi kreatif di Jabar, seiring waktu bansosnya menurun, aktivitas normal, silahkan berwisata, bergembira asal taat prokes,” ujar Ridwan Kamil.

Meski memberikan izin untu kawasan wisata dibuka kembali, Emil tetap mengedepankan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini. Menurutnya, setiap daerah pasti memiliki kebijakan masing-masing melihat berbagai kemungkinan faktor penyebaran virus corona.

“Gubernur lebih ke kebijakan koordinatif. Kalau teknis itu bupati atau wali kota,” ungkap Emil.

 

Baca Lainnya