Senin, 30 Oktober 2017 19:25

Ruko yang Diduga Ilegal Disegel Satpol PP Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Suasana penyegelan ruko di Jalan Gandawijaya Cimahi.
Suasana penyegelan ruko di Jalan Gandawijaya Cimahi. [Limawaktu]

Limawaktu.id, - Para pekerja bangunan Ruko milik H. Popo di Jln. Gandawijaya No. 110 terpaksa menghentikaan pengerjaan bangunan.

Pasalnya, Dinas Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi resmi menyegel ruko dengan dua lantai tersebut belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sebuah bangunan berlantai dua yang akan difungsikan sebagai ruko, di Jalan Gandawijaya Kota Cimahi, terpaksa disegel oleh Dinas Pol PP Kota Cimahi karena tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) sejak awal melaksanakan pembangunan.

"Pemilik mengabaikan Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3. Harusnya jika ada SP, pembangunan dihentikan dulu, tapi ini tidak berhenti," ujar Muhamad Faisal, Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota Cimahi saat ditemui di lokasi, Senin (30/10/2017).

Para pekerja yang tengah berkegiatan sontak kaget dan bingung dengan kedatangan petuga Satpol PP dan PPNS tiba di lokasi sore tadi.

Disela perbincangan, Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, Aris Permono menegaskan kepada salah seorang pengawas bangunan agar seluruh aktifitas pembangunan dihentikan, hingga izin dikantongi.

"Bangunan ini terpaksa kita lakukan penyegelan karena tidak mengindahkan peraturan di Kota Cimahi dan tidak memiki izin. Sekarang kita kosongkan bangunan, termasuk para pekerjanya," ujar Aris saat ditemui di lokasi penyegelan.

Aris melanjutkan, pemilik bangunan telah melanggar Perda Nomor 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Pihaknya juga akan melakukan kajian mengenai pemanfaatan tata ruang bangunan ruko tersebut sebelum izin diterbitkan oleh dinas teknis, lantaran bangunan dinilai menyalahi aturan yang berlaku.

"Akan ada kajian dulu mengenai fungsi tata ruang sebelum penerbitan IMB. Karena dari informasi, bangunan ini awalnya hanya akan dibangun satu lantai, tapi ternyata dibangun sudah sampai dua lantai, belum lagi dokumen lingkungannya," tegas Aris.

Apabila pemilik ingin segel bangunannya bisa dibuka, Lanjut Aris, maka sesegera mungkin harus mengurus perizinan ke dinas terkait. Namun, jika hasil kajian dari dinas teknis harus ada perubahan, maka hal itu harus dipatuhi.

"Kajian dari dinas teknis juga bisa berfungsi sebagai rekomendasi. Bangunannya seperti apa, ukuran, ketinggian dan lain-lain. Kau memang akhirnya harus ada yang diubah atau parahnya harus dibongkar, ya mau tidak mau. Apalagi mereka juga tidak punya izin. Makanya segera urus izinnya," terangnya.(kit)*

Baca Lainnya