Jumat, 10 November 2017 19:31

Realisasi Pajak Indekos Hingga Akal-akalan Pemiliknya Agar Terhindar Bayar Pajak

Reporter : Fery Bangkit 
Yunita R Widiana, Sekretaris Bappenda Kota Cimahi.
Yunita R Widiana, Sekretaris Bappenda Kota Cimahi. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi menyebutkan, realisasi Pajak Indekos atau kos-kosan di Kota Cimahi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pajak kos-kosan pertama kali ditarik itu tahun 2015. Saat itu, realisasinya hanya sekitar Rp 18 juta. Tahun 2016, realisasi pajak kos-kosan meningkat pesat menjadi Rp 79 juta.

“Kemudian tahun ini, hingga bulan Oktober 2017 saja, pajak kos-kosan sudah mencapai Rp 87 juta,” terang Yunita R Widiana, Sekretaris Bappenda Kota Cimahi, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jum’at (10/11/2017).

Kewajiban membayar pajak bagi para pemilik kos-kosan sendiri sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Sebetulnya, kata Yunita, potensi pendapatan dari pajak kos-kosan cukup besar. Hanya saja, hingga saat ini pihaknya kesulitan memungut pajak atas rumah indekos. Pasalnya, para pemilik indekos atau kos-kosan sudah mengakalinya agar terhindar dari kewajiban membayar pajak.

"Agar menghindari kutipan pajak, mereka sengaja mengurangi jumlah kamarnya dari ketentuan 10 kamar. Bahkan ada pemilik yang sengaja membagi warisan berupa kos-kosan," katanya.

Dia menjelaskan, sesuai dengan ketentuan, rumah kos yang bisa ditarik pajaknya adalah kosan dengan jumlah kamar lebih dari 10 yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan dengan dipungut bayaran. Mereka yang membayar pajak hotel sebesar 10% dari jumlah yang dibayarkan kepada pengusaha (Wajib Pajak) pada rumah indekos adalah penyewa.

Wajib pajak dalam hal ini pemilik indekos dengan jumlah kamar lebih dari 10, dikenakan kewajiban memungut pajak hotel kepada penyewa sesuai ketentuan yang berlaku dan hasilnya disetor ke kas daerah untuk selanjutnya dipergunakan bagi pembangunan kota.

"Apabila yang menyewa orang pribadi maka disetorkan oleh pemilik indekos, tapi bila yang menyewa orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh (pemberi penghasilan), maka dipotong dan disetorkan oleh penyewa, pemilik diberikan bukti potong," paparnya.

Pembayaran tidak boleh melebihi ketentuan yakni tanggal 15 bulan berikutnya, bila menyewa orang pribadi. Tapi bila yang menyewa pemotong pajak, maka harus dilakukan pembayaran maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. (kit)*

Rustan Abubakar Al Iskandari
Rustan Abubakar Al Iskandari

Hadduuuuh

10 November 2017 13:38 Balas