Sabtu, 10 September 2022 18:27

Ratusan Kader PKS Kota Cimahi Gelar Flashmob Tolak Kenaikan Harga BBM

Reporter : Bubun Munawar
Ketua DPTD PKS Kota Cimahi bersama ratusan kader melakukan Flashmob di Alun-alun Kota Cimahi menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Sabtu (10/9/2022)
Ketua DPTD PKS Kota Cimahi bersama ratusan kader melakukan Flashmob di Alun-alun Kota Cimahi menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Sabtu (10/9/2022) [Istimewa]

Limawaktu.id,- Ratusan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cimahi menggelar aksi Flashmob di sepanjang jalan Amir Machmud Alun alun Kota Cimahi.  Sabtu (10/9/2022).

Aksi flash mob dilakukan sebagai bentuk penolakan PKS Kota Cimahi terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan pemerintah pada Sabtu (3/9/2022).

Kegiatan flashmob merupakan kegiatan kelompok yang berkumpul pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, untuk melakukan gerakan tertentu dalam waktu singkat. Dalam aksi flashmob yang dilakukan sejak pukul 8.00 WIB dan baru berakhir pukul 10.00 WIB itu, ratusan kader PKS dari berbagai penjuru kota Cimahi turun ke jalan, membentangkan poster dan spanduk. Semua kader  berdiri berjajar di trotoar jalan.

Hadir dalam kegiatan tersebut ketua DPTD PKS Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, beserta jajaran pengurus serta   anggota Fraksi PKS DPRD kota Cimahi

Ketua DPTD PKS Wahyu Widyatmoko  mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi itu telah membebani rakyat. Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat, daripada menaikan BBM sebesar 30 persen.

"Kenaikan BBM bersubsidi agar ditinjau ulang karena sangat membebani rakyat," katanya,

Menurut Wahyu, kondisi ekonomi rakyat saat ini masih belum pulih,  masih banyak yang terpuruk akibat terdampak badai pandemi Covid-19 selama dua tahun, ditambah lagi sempat terjadi kelangkaan minyak goreng yang akhirnya harga minyak goreng melambung tinggi.

“Sekarang harga BBM naik pasti  akan berakibat naiknya harga-harga kebutuhan pokok lainnya,” jelasnya.

Dia meminta pemerintah menunda Proyek proyek besar seperi pembangunan IKN atau kereta cepat  sampai benar benar pulih kondisi ekonomi masyarakat. Karena kondisi ril rakyat saat ini sangat sulit, jika kondisi membaik pembagunan tersebut bisa dilanjutkan.

“Program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pun tidak akan mampu mendongkrak kenaikkan daya beli masyarakat apalagi bantuan tersebut tidak tepat sasaran dengan data yang masih amburadul” pungkasnya.

 

 

Baca Lainnya

Topik Populer