Senin, 7 Mei 2018 15:33

Putusan PTUN Jakarta: HTI Ormas Terlarang

Reporter : Jumadi Kusuma
 Tim kuasa hukum kementrian hukum dan ham.
Tim kuasa hukum kementrian hukum dan ham. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah menjatuhkan putusan atas gugatan dari Ex Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (Ex HTI) yang memenangkan Kementerian Hukum dan HAM RI dan menolak Gugatan Ex HTI, demikian siaran pers Tim Kuasa Hukum Kementrian Hukum dan HAM RI, Senin (7/5/18).

Adapun amar putusan PTUN sebagai berikut:
1. Menolak Gugatan Ex HTI untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan penundaan dari Ex HTI atas keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI atas pencabutan status badan hukum Ex HTI sebagai Ormas
3. Menghukum Ex. HTI untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Putusan PTUN yang memenangkan Kementerian Hukum dan HAM RI ini dijatuhkan pada sidang yang ke 18 dari serangkaian sidang yang sudah berjalan semenjak 23 November 2017.

Pemerintah diwakili oleh 22 Kuasa Hukum, dimana 11 diantaranya adalah advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), dan yang telah menyerahkan total 134 buah alat bukti dalam persidangan yang digunakan untuk memperkuat bukti dan alasan kenapa Pemerintah RI mencabut status badan hukum Ormas HTI.

Selain daripada itu, Kuasa Hukum dari pihak pemerintah RI juga telah menghadirkan 13 orang ahli dan saksi yang terdiri dari unsur PBNU, Muhammadiyah, PNS, ex HTI, Rektor, kementerian hukum dan HAM dan lain-lain.

Dalam persidangan masing-masing ahli dan saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Pemerintah telah mengemukakan pandangan-pandangan dan kesaksiannya mengenai Ormas HTI.

Rois Syuriah PBNU KH. Ahmad Ishomuddin misalnya pada intinya menyatakan HTI itu bukan organisasi dakwah tapi organisasi politik. HTI membungkus misi politiknya dengan dakwah. Ideologinya Islam tapi aktifitasnya politik".

"Penolakan HTI atas sistem demokrasi tidak sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI, yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam negara hukum. HTI melarang cinta tanah air (Nasionalisme)".

Sementara salah Saiful Huda Ems, salah seorang Tim Kuasa Hukum Kementrian Hukum dan Ham bersyukur atas putusan PTUN Jakarta.

"Gugatan HTI ditolak dan kita menang. Alhamdulillah", sambut Saiful.

Baca Lainnya