Rabu, 22 November 2017 18:29

Puluhan Antropolog Mendukung Putusan MK

Reporter : Jumadi Kusuma
Pengurus Antropolog Untuk Indonesia (AUI) saat diskusi Putusan MK Nomor 79 Tahun 2017.
Pengurus Antropolog Untuk Indonesia (AUI) saat diskusi Putusan MK Nomor 79 Tahun 2017. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Antropolog Untuk Indonesia (AUI) dan Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait diakuinya legalitas penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan, untuk itu meminta pemerintah segera membuat aturan untuk mengimplementasikannya, demikian siaran pers AUI dan AAI yang diterima limawaktu.id, Rabu (22/11).

Pernyataan sikap AUI dan AAI tersebut didukung oleh puluhan antropolog, dosen dan peneliti dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

Baca Juga : Begini Lika Liku Kisah Penghayat Kepercayaan di Cimahi

Indonesia adalah negara dengan penduduk yang beraneka-ragam latar belakang kebudayaannya. Konstruksi multikulturalisme adalah roh bangsa ini. Latar kehidupan religiusitasnya sangat beraneka. Berbagai sistem religi yang berakar pada tradisi leluhur pun telah mengakar sebelum Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu masuk ke Nusantara. Bukti-bukti antropologis dan arkeologis sudah membuktikannya.
Dari perspektif sosio-antropologis, berbagai sistem religi yang berakar pada tradisi itu yang kemudian secara politik dan administrasi negara dibeda-bedakan sebagai agama dan aliran kepercayaan, pada hakekatnya juga mengakui keberadaan ‘Yang Maha Kuasa’. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa sejatinya warga negara dan komunitas yang mengamalkan ajaran leluhurnya itu telah memiliki kehidupan yang berpedoman pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian ditetapkan sebagai Sila pertama dari dasar negara Pancasila.

Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Piagam PBB menjamin kebebasan agama dan keyakinan. Hak beragama, dan didalamnya hak berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merupakan bagian hak-hak sipil dan politik yang bersifat alamiah (natural rights), untuk itu konsep tentang keyakinan lokal itu harus diperlakukan sama dan bermartabat. Politik pembedaan yang mengekslusi sesama warga yang telah diberlakukan selama ini sudah selayaknya diakhiri.
Ira Indra Wardhana, S.Sos., M.Si, Dosen Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung yang juga salah seorang pendukung pernyataan sikap AUI dan AAI mengaharapkan dimasa yang akan datang tidak ada lagi diskriminasi dan stigmatisasi dalam bentuk apapun yang mengatasnamakan perbedaan keyakinan keagamaan atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Baca Juga : Soal Putusan MK, Disdukcapil Tunggu Instruksi Kemendagri

"Pemerintah untuk segera melaksanakan tugasnya sesuai dengan Putusan MK, diantaranya memenuhi hak mendapatkan layanan publik yang telah lama tertunda, terutama dalam urusan penulisan identitas penghayat kepercayaan, sesuai penyebutan para pihak yang mengamalkannya dan bukan mengklasifikasikannya kedalam penyebutan yang justru akan menimbulkan masalah diskriminasi baru", terangnya. (jk)

Baca Lainnya