Senin, 21 Januari 2019 17:15

Program Selalu Molor, SPIP Pemkot Cimahi Tertinggal dari Daerah Lain di Jabar 

Reporter : Fery Bangkit 
Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiyana.
Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiyana. [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi mengakui, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kota Cimahi sepanjang tahun 2018 sangat rendah.

Hal itu disampaikan Kepala Inspektorat Kota Cimahi, Untung Udiyanto saat ditemui di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Senin (21/1/2019).

Baca Juga : Ajay Lantik 6 Pejabat Pemkot Cimahi, Berikut Daftarnya!

"SPIP-nya lemah. Kita masih di bawah, tertinggal," kata Untung.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) pun, kata Untung sistem pemerintahan di Kota Cimahi masih jauh tertinggal dibandingkan dari daerah lainnya di Jawa Barat.

Baca Juga : Tata Wikanta jadi Pj Sekda Ketiga Era Wali Kota Ajay

"Hasil evaluasi BPKP pun memang Cimahi termasuk ketinggalan sekali se-Jabar," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif, dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Baca Juga : Apel dan Baju Korpri Pamungkas Bagi Dua ASN Indisipliner di Cimahi

SPIP terdiri dari lima unsur, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.

Dari unsur-unsur yang ada dalam SPIP, lanjut Untung, yang membuat Kota Cimahi masih ketinggalan dibandingkan daerah lainnya di Jawa Barat dikarenakan pelaksanaan kegiatan atau program yang tak sesuai jadwal serta lambatnya pencairan.

Baca Juga : Era Transaksi Non Tunai, Beli Mamin Wajib via Transfer

"Keterlambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan, tidak sesuai jadwal. Termasuk pencairan," jelas Untung.

Berdasarkan evaluasi itu, kata Untung, tahun ini pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan itu. Terutama dari segi dokumentasi kegiatan, observasi dan wawancara. Sebab, dari tiga rangkuman itulah yang dinilai BPKP.

"Ini mau kita benahi. Semuanya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (harus dibenahi)," tegasnya.

Selain soal program dan pencairan yang lambat, permasalahan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi juga masih menjadi catatan yang mesti dibenahi. Sebab, kata Untung, sepanjang tahun 2018 masih ada abdi negara yang bolos kerja lebih dari 40 hari.

"Secara umum bagus. Cuma ada beberapa yang memang melebihi aturan, misal 46 hari harusnya langsung tindak tegas," tegasnya.

Untuk itu, kata dia, pengawasan terhadap ASN ini akan lebih ditingkatkan. Semestinya, kata Untung, besarnya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang cukup besar itu membuat para ASN di Cimahi anti untuk membolos.

"Pejabat kita kan sudah diberikan tunjangan kinerja yang lumayan, saya kira tunjukanlah kinerjanya," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan, jika masih ada ASN yang melakukan indisipliner dalam bekerja, khususnya kehadiran, pihaknya tak segan memberikan sanksi. Tentunya disesuaikan dengan aturan yang ada.

"Aturan ASN itu sudah ada. Ada ringan, sedang dan berat," ucapnya.

Baca Lainnya