Sabtu, 15 September 2018 14:05

Program Rp 100 Juta /RW Milik Wali Kota Cimahi 'Mandeg'

Reporter : Fery Bangkit 
Ajay Muhammad Priatna, Walikota Cimahi
Ajay Muhammad Priatna, Walikota Cimahi [Fery Bangkit/limawaktuid]

Limawaktu.id, - Program dana hibah Rp 100 juta/RW hingga kini belum menemukan kejelasan soal realisasinya.

Program yang merupakan janji politik Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna tersebut tak kunjung dirasakan masyarakat Kota Cimahi.

Baca Juga : Dishub Kota Cimahi Bakal Tata Ulang Rute Angkot, Analis dan Organda Cimahi pun Angkat Bicara

Ajay Muhammad Priatna, Wali Kota Cimahi pun mengakui banyak keluhan masyarakat terkait mekanisme penggunaan bantuan Rp 100 juta/RW. Pihaknya hingga kini masih berkutat dengan wacana mencari jalan keluar agar program tersebut tetap bisa berlangsung dan anggaran terserap demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Memang sampai sekarang program itu agak mandeg, salah satunya karena keluhan tidak ada alokasi soal upah pekerja. InsyaAllah kita sedang bicarakan hal itu untuk dicari jalan keluarnya," kata Ajay, Sabtu (15/9/2018).

Baca Juga : Incar Lahan Pengganti Lap Krida, Pemkot Cimahi Siapkan Rp 19 Miliar

Untuk solusinya, Ajay pun belum bisa merinci seperti apa. Dirinya hanya mengatakan, akan ditelaah lebih lanjut lagi. "Bisa dengan anggaran lain atau ganti regulasinya,," ucapnya.

Sebelumnya, forum ketua RW Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Sujadi, mengeluhkan program Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna terkait dana hibah Rp 100 juta per RW.

Baca Juga : Janji Wali Kota Cimahi Dikeluhkan Para RW Setiamanah

Menurut Sujadi, dana hibah tersebut tidak akan cukup saat digunakan pembangunan fisik karena dana Rp 100 juta itu tidak termasuk untuk ongkos pekerja ketika hendak digunakan untuk perbaikan saluran air dan perbaikan jalan.

Terlebih dalam program tersebut, setiap RW totalnya hanya menerima Rp 72 juta karena sisanya harus digunakan untuk insetif yang lain.

Insentif tersebut diantaranya, insentif RW perbulan Rp 300 ribu, insenti RT perbulan Rp 200 ribu, insentif RW siaga perbulan Rp 100 ribu, insentif Posayandu perbulan Rp100 ribu, insentif Posbindu perbulan Rp 100 ribu, insentif PKK tingkat RW perbulan Rp 100 ribu dan insentif Linmas tingkat RT perbulan Rp 100 ribu.

Sementara untuk fasilitas pembangunan seperti sarana prasarana (sparas) dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan anggarannya sebesar Rp 72.500.000, maka secara keseluruhan anggaran itu Rp 100.850.000.

"Jadi saya keberatan karena pekerja di Kota berbeda dengan pekerja dikampung yang biasanya kerja bakti secara sukarela dan tidak dibayar pun tidak masalah, tapi di kota masyarakatnya pada sibuk. Kalau tidak dikasih ongkos kerja kebutuhan keluarganya bagaimana," kata Sujadi.

Baca Lainnya