Limawaktu.id, Ciamis - Digitalisasi pemerintahan tidak boleh sekadar memindahkan pelayanan dari kertas ke layar komputer. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi mampu memangkas birokrasi dan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, serta merata hingga pelosok desa.
Hal itu disampaikan Prof. Dr. H. Yaya Mulyana Abd Aziz saat memberikan Pembekalan Riset dan Praktik (Ristek) kepada mahasiswa Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Pasundan di Aula Suradireja, Kabupaten Ciamis, Senin (29/6).
"Ciamis bukan sekadar lokasi KKN. Jadikan Ciamis sebagai laboratorium hidup bagi riset kalian. Temukan persoalan nyata masyarakat dan jadikan solusi itu sebagai mahakarya skripsi," ujar Yaya.
Menurutnya, manfaat digitalisasi sudah dirasakan masyarakat di kawasan perkotaan. Warga kini dapat mengurus izin usaha, akta kelahiran hingga berbagai layanan administrasi melalui telepon genggam tanpa harus datang ke kantor pemerintah. Integrasi data juga membuat birokrasi menjadi lebih efisien karena tidak terjadi tumpang tindih data.
Namun kondisi tersebut belum dirasakan seluruh masyarakat.
Di sejumlah wilayah pelosok, warga masih harus menempuh perjalanan jauh ke kota hanya untuk mengurus satu dokumen kependudukan akibat keterbatasan akses internet.
"Tanpa digitalisasi yang merata, warga pelosok harus turun gunung ke kota, menghabiskan ongkos dan waktu hanya untuk mengurus selembar KTP," katanya.
Yaya menilai transformasi digital harus dimulai dari perubahan pola pikir birokrasi. Menurutnya, konsep e-government yang hanya memindahkan dokumen ke sistem digital sudah tidak lagi cukup. Pemerintah harus beralih menuju digital governance yang benar-benar mengubah cara melayani masyarakat.
"Ibarat membeli mesin cuci canggih, jangan hanya dipajang. Yang terpenting adalah pakaian benar-benar bersih. Begitu pula pelayanan publik, yang utama bukan aplikasinya, tetapi manfaat yang dirasakan warga," jelasnya.
Ia mengungkapkan, kondisi geografis Kabupaten Ciamis menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan digital. Wilayah seluas sekitar 1.414 kilometer persegi dengan kontur perbukitan, terutama di kawasan Ciamis Utara, menyulitkan pembangunan jaringan fiber optik sehingga masih banyak desa mengalami blank spot.
Selain persoalan infrastruktur, digitalisasi juga terkendala kualitas sumber daya manusia. Banyak aparatur sipil negara (ASN) dari generasi senior mengalami culture shock saat harus menggunakan aplikasi seperti Srikandi dan E-Kinerja. Sementara tenaga teknis di tingkat kecamatan masih sangat terbatas.
"Ibarat memaksa seorang kakek langsung mengikuti balapan Formula 1. Akibatnya pelayanan justru melambat karena petugas mengalami stres dan kebingungan," ujarnya.
Yaya juga menyoroti persoalan banyaknya aplikasi pemerintahan yang berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, puluhan aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah belum saling terhubung sehingga terjadi ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah.
"Jangan sampai setiap dinas membangun pulau digitalnya sendiri. Semua aplikasi harus saling berbicara sehingga masyarakat cukup menyerahkan data satu kali untuk seluruh layanan," katanya.
Sebagai solusi, Yaya menawarkan tiga strategi utama, yakni memperkuat kapasitas SDM, memperluas inklusi digital masyarakat, dan membangun interoperabilitas sistem pemerintahan.
Pemerintah daerah, kata dia, harus memberikan pelatihan bertahap kepada ASN, menghadirkan pendampingan literasi digital hingga tingkat desa, memperluas jaringan internet ke wilayah blank spot, serta membangun sistem middleware agar seluruh aplikasi pemerintah dapat saling terintegrasi.
"Dengan sistem yang terhubung, masyarakat cukup menyerahkan KTP satu kali, lalu seluruh layanan administrasi antardinas dapat diproses secara otomatis. Itulah esensi transformasi digital yang sesungguhnya," tegasnya.
Menutup pemaparannya, Yaya mengajak mahasiswa menjadikan Ciamis sebagai ruang belajar yang nyata.
"Teori di dalam kelas tidak akan cukup. Ciamis adalah laboratorium hidup. Teknologi hanyalah alat, manusialah yang menentukan keadilannya. Riset yang kalian lakukan hari ini dapat mengubah kualitas pelayanan masyarakat di masa depan," pungkasnya.
