Senin, 29 Januari 2018 14:57

Polemik Angkutan Online Belum Usai

Reporter : Fery Bangkit 
Ilustrasi.
Ilustrasi. [Net]

Limawaktu.id,- Ketua Unit Kerja Khusus Kobanter Baru Jawa Barat, Akbar Ginanjar mengajak semua pihak untuk mengikuti dan mengawal Peraturan Kementrian Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggara Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Pasalnya, menurut dia, disahkannya aturan tersebut tujuannya untuk kesetaraan dan melindungi pengusaha transportasi. Baik angkutan berbasis online maupun angkutan konvensional.

"Saya mengajak semua pihak ikut mengawal PM 108 Tahun 2017, agar sama-sama kita sadari bahwa aturan ini untuk kesetaraan," imbuh Akbar saat dihubungi via telepon, Senin (29/1/2018).

Seperti diketahui, sebelum muncul Permenhub Nomor 108 tahun 2017, ada Permenhub Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggara Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Namun, munculnya aturan itu mendapat reaksi keras dari para pelaku angkutan konvensional. Akhirnya, Mahkamah Agung membatalkan produk Kemenhub RI itu.

Kini, produk hampir serupa pun dibuat dalam Permenhub Nomor 108 tahun 2017. Rencananya, aturan itu akan diberlakukan mulai 1 Februari 2018. Namun, belum juga berlaku, kini giliran para pelaku angkutan online yang menentang aturan itu.

Para pelaku angkutan online menggelar aksi tuntutannya di Jakarta. Ada sejumlah poin tuntutan yang jadi tuntutan. Yakni satu soal stiker, dua mengenai uji KIR, SIM A Umum, driver online masuk koperasi dan mengenai kuota.

"Masa transisi ini sebetulnya agak memberatkan sebagai pengusaha. Tapi ya ini harus dijalankan," ujarnya.
Ia melanjutkan, Kobanter Baru Jawa Barat sendiri kini tengah fokus mengurus perizinan beroperasi, baik ke pihak Dinas Perhubungan Jawa Barat dan Kota Cimahi maupun kepolisian.