Senin, 21 Januari 2019 16:03

Polda Jabar Kumpulkan Kepala Dinas Sosial, Ada Apa Ya?

Reporter : Fery Bangkit 
Kepala Dinas Sosial di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat berkumpul di Markas Polda Jawa Barat, Senin (21/1). 
Kepala Dinas Sosial di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat berkumpul di Markas Polda Jawa Barat, Senin (21/1).  [Limawaktu]

Limawaktu.id - Kepala Dinas Sosial di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat berkumpul di Markas Polda Jawa Barat, Senin (21/1). Pertemuan tersebut dalam rangka Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Jabar.

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, kegiatan ini merupakan kerja sama antara Polri dan Dinas Sosial guna kelancaran distribusi pangan bagi warga miskin, sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Juga, dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. 

Baca Juga : Polda Jabar Lakukan Vicon dengan Kapolri

"Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kapolri dan Menteri Sosial yang dilakukan 11 Januari 2019 lalu. Maka tugas kepolisian bersinergi, pertama kita harus membantu agar tepat sasaran dan mengawal program tersebut jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan," papar Agung.

Selain itu, sebagai wujud nyata kemitraan antara Polda Jabar dan Dinas Sosial Provinsi Jabar dalam bekerja sama, koordinasi dan komunikasi yang lebih optimal guna mewujudkan pelaksanaan penyaluran bansos sesuai prinsip 6 T, yakni Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi, sehingga dapat berjalan lancar dan tertib.

Baca Juga : Ini Aksi Dokkes Polda Jabar di CFD Dago

"Program ini sangat baik. Nanti akan ditindak lanjuti oleh kapolres, bupati,  dan walikota sampai ke tingkat kecamatan," ungkap Agung.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini mengklaim, hingga kini belum ada laporan terkait penyaluran maupun penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH). Kepolisian, ditegaskan Agung, siap membantu dalam proses pengawasan pendistribusian PKH.

"Kita hanya membantu, kewenangan, pada tataran yang berbeda, yang ditugaskan mendata itu siapa, tapi dengan didampingi kepolisian agar datanya objektif," pungkasnya. (*)

Baca Lainnya