Rabu, 28 Februari 2018 16:52

PMII Jabar Demo Tolak Undang-Undang MD3

Reporter : Jumadi Kusuma
PMII Jabar demo tolak Undang-undang MD3.
PMII Jabar demo tolak Undang-undang MD3. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat geruduk DPRD Jabar Jl Diponegoro, Bandung, Rabu (28/2/18).

Tujuan aksi menolak revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang disahkan pada rapat paripurna DPR RI beberapa waktu lalu.

Para pengunjuk rasa berorasi dengan membawa berbagai atribut dengan penolakan. Aksi demo tersebut dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

UU MD3 menurut para pendemo bermasalah karena salah satu pasalnya bisa mempidanakan pengkritik anggota parlemen dan tidak sesuai dengan asas demokrasi negara.

Ketua PKC PMII Jawa Barat Fachrurizal mengatakan sebelumnya DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Klausul itu menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait Pasal 245.

"Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan oleh presiden," katanya.

Selain itu, ada pula pasal lain tentang penghinaan parlemen dimana MKD bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menghina kehormatan DPR.

"Dalam Pasal 122 huruf k, berbunyi: MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR," pungkasnya.