Senin, 28 Mei 2018 18:55

Perwal Reklame Kota Bandung diduga Langgar Perpres RI

Reporter : Jumadi Kusuma
Reklame di Kota Bandung.
Reklame di Kota Bandung. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Yoga DH Dipura, Pemerhati masalah reklame, menyatakan bahwa Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame khususnya Pasal 30 Ayat (2) mengenai persyaratan ijin, tidak sejalan dengan semangat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Amanat Presiden RI Joko Widodo didalam setiap kesempatan jelas menekankan agar persoalan perijinan dipermudah dan dipersingkat. Bahkan beberapa ijin seperti HO/Ijin Gangguan saja dihapuskan (walaupun dalam beberapa kasus, HO masih dibutuhkan). Tetapi prinsipnya adalah demi semakin menggelorakan dunia usaha, yang berujung pada peningkatan pendapatan bagi daerah/negara.

“Sementara perwal 217/2018 bukannya mempermudah, malah menambah daftar panjang dan memperumit proses perijinan sehingga semakin membingungkan warga masyarakat pemohon”, ujar Yoga.

Dalam kesempatan yang sama, Yoga juga telah melayangkan surat usulan yang ditujukan kepada Wali Kota Bandung serta Dinas instansi terkait, berharap perwal dimaksud dapat ditinjau ulang dan dikaji kembali. Termasuk didalamnya soal keterlibatan asosiasi.

Bahkan diakhir perbincangannya Yoga menyarankan, “Sebaiknya perijinan reklame itu dilaksanakan khusus, satu paket. Artinya seluruh proses tuntas di satu atap. Hal ini untuk memperpendek birokrasi dan tidak terjadi tumpang tindih diantara SKPD terkait”.

Baca Lainnya