Kamis, 19 Mei 2022 17:54

Perusda Jati Mandiri Akan Dibubarkan

Reporter : Bubun Munawar
Bekas Kantor Pusat Niaga Cimahi (PNC) yang urung dibangun, di Lokasi Tanah Cibeureum.
Bekas Kantor Pusat Niaga Cimahi (PNC) yang urung dibangun, di Lokasi Tanah Cibeureum. [Humas ]

Limawaktu.id, Keberadan Perusahaan Daerah (Perusda)  Jatimandiri milik Pemkot Cimahi  diputuskan untuk dilikuidasi atau dibubarkan, karena dinilai kondisinya sudah tidak sehat. Bahkan direksi Perusda pun sudah habis masa jabatannya, sehingga atas saran akuntan publik indpenden, PDJM akan dilikuidasi. 

Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain membenarkan jika PDJM tersebut akan dilikuidasi sesiau dengan surat yang disampaikan Pemkot Cimahi kepada DPRD.

“Berdasarkan surat dari pemkot begitu DPRD sedang membahasnya dalam bentuk panitia khusus (Pansus),” ungkap Achmad Zulkarnain saat dihubungi, Kamis (19/5/2022).

Sementara, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ahmad Nuryana mengatakan, Pemkot Cimahi telah meminta bantuan Kantor Akuntan Publik Indpenden untuk melakukan analisa keuangan di tubuh Perusda Jati Mandiri.

“Dari hasil analisa yang dilakukan Akuntan Publik tersebut, Perusda Jatimandiri memang disarankan untuk dilikuidasi, namun sebelum ada pembahasan dan langkah-langkah likuidasi sesuai kesepatakatan antara dewan dan pemkot, saat ini masih dalam proses kesepakatan untuk pembuatan  draft likuidasi, sedangkan pembahasan  pansus sudah,” katanya.

Meskipun pembahasan di Pansus DPRD sudah dituntaskan, namun untuk likuidasi Perusda tersebut harus diputuskan dengan Paraturan Daerah, yang saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, karena posisi wali kota Cimahi masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Dalam penentuan Perda Likuidasi Perusda sendiri sebelumnya harus ditenpuh melalui Badan Pembuatan Perda (Bapempeda), sebelum dilakukan pembahasan Raperda tentang Likuidasi Perusda tersebut.

“Perusda tak ujug-ujug dilikuidasi tapi harus dilakukan melalui mekanisme pembahasan Perda,” jelasnya.

Sebelum dilakukan likuidasi juga pihaknya akan meminta masukan dari ahli hukum dan ahli lainnya yang bisa menilai proses likuidasi tersebut. Sementara terkait dengan aset-aset Perusda harus dilakukan pembuatan neraca penutup, yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh direksi yang lama dan dibantu oleh  Pemkot Cimahi .

Dia menambahkan, nantinya akan  dilakukan telaah oleh tim ahli sebelum proses likuidasi, tapi sampai saat ini belum kearah sana.

“Terkait aset-aset juga nantinya dihitung selain  termasuk apakah ada utang atau piutang di Perusda itu sendiri,” bebernya.

Intinya, Hasil analisa keuangan yang dilakukan Akuntan Publik, kondisi keuangan Perusda  sudah tidak sehat dan layak untuk dilikuidasi.

“Likuidasi ini lebih kepada kelembagaan Perusdanya, tapi proses masih panjang karena raperdanya sendiri belum dibahas di DPRD.Jadi masih panjang prosesnya, nantinya juga ada uji publik, ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh, kami akan mengikuti aturan yang diadop oleh Kantor Akuntan publik,” sebutnya.

Sementara soal aset di lahan Cibeureum itu merupakan hal yang berbeda karena saat ini masih sedang  dalam proses hukum. 

 

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer