Kamis, 24 Januari 2019 17:22

Pertumbuhan Kendaraan di Kota Bandung Meningkat Pesat

ilustrasi
ilustrasi [net]

Limawaktu.id - Penambahan lajur khusus roda dua atau sepeda motor pada tol dalam kota North South Link menjadi usulan pemerintah Kota Bandung kepada PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ), selaku pemrakarsa proyek pembangunan tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Arief Prasetya mengatakan, Pemkot Bandung sangat menyambut gembira adanya inisiatif pembangunan NS Link. Karena bisa memecahkan persoalan lalu lintas di Kota Bandung. 

Baca Juga : Pemkot Cimahi Diminta Lakukan Terobosan Soal Transportasi 

“Apabila memungkinkan tol ini bisa mengakomodasi roda dua. Akan dikomunikasikan karena akan menambah lebarnya. Dalam konsep awal kan lebar untuk roda empat sudah ada dua lajur, kalau dengan sepeda motor harus menambah lagi,” tuturnya, di Taman Sejarah, Kota Bandung, Kamis (24/1).

Arief membeberkan, lajur yang diusulkan dengan tetap pada trase yang sama agar pengendara sepeda motor pun diberikan kelancaran. Dan, pengendara tetap harus membayar sesuai dengan aturan tarif yang telah ditentukan pemerintah pusat.

“Yang penting lebih banyak bermanfaat bagi Kota Bandung. Jangan sampai saat selesai dan turun dari jalan tol, malah jadi masalah. Interkoneksi dengan jalan lain pun harus dipikirkan. Sebelum nyambung pun kita pikirkan,” beber dia. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Hery Antasari menambahkan, pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Bandung cukup pesat. 

Berdasarkan data yang ada, pertambahan STNK rata-rata 300 unit/hari atau 108.000/tahun untuk roda dua. Sementara, 300 unit/minggu atau 15.000/tahun untuk roda empat.

“Data itu kendaraan dari Samsat di Bandung saja, belum Cimahi atau daerah lain yang sehari-hari melintas di Kota Bandung. Ibaratnya debit air masuk ke mangkuk, mau diperbesar sebesar apapun mangkuknya tidak akan tertampung apabila debitnya tidak berkurang,” jelas Heri.

Meski begitu, dirinya mengakui, tata niaga kendaraan bermotor bukan merupakan kewenangan pemerintah kota. Hal yang paling mungkin adalah sebatas pengaturan, penertiban, dan penyediaan sarana prasarana transportasi massal yang prosesnya masih terus berjalan.

“Ada penelitian juga yang menyebutkan bahwa orang Bandung mengeluarkan biaya untuk transportasi publik 18 persen lebih mahal dan lebih lama dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Untuk itu, kita pikirkan agar orang mau menggunakan transportasi massal,” tutupnya. (*)

Baca Lainnya