Sabtu, 14 Oktober 2017 2:48

Permen 39 Tidak Melibatkan DPRD & Pemda Setempat

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Yayat Sumirat.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Yayat Sumirat. [Foto: lie]
Limawaktu.id, - Ditetapkannya  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI No P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial, tidak melibatkan anggota DPRD maupun pemerintah daerah. Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Yayat Sumirat.
 
"Kami sangat menyayangkan ditetapkanya permen 39 tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Seolah-olah kami dilewatkan. Padahal di Pasal 10 ayat 2 di sebutkan pemerintah daerah setempat harus dilibatkan," kata Yayat saat di konfirmasi, Jumat (13/10/2017) siang.
 
Dia menjelaskan, Permen 39 ini terbit pada 16 juni 2017, sehingga pihaknya merasa curiga dengan terburu-burunya permen tersebut diterbitkan. Seharusnya kementerian lingkungan hidup itu melakukan koordinasi minimal dengan pemerintah daerah. "Tidak adanya koordinasi ditetapkannya permen 39, kami akan melakukan rapat karena ini menyangkut hajat orang banyak, Kami khawatir terjadi konplik horigontal antara masyarakat," jelasnya.
 
Sebagai anggota DPRD, lanjut Yayat, dirinya sangat menyayangkan pelaksanaan permen 39 ini tidak melibatkan anggotan DPRD atau pemerintah daerah setempat. Sehingga, dirinya berharap untuk pembagian lahan untu IPHPS ditunda dulu sebelum pihak DPRD melakukan verifikasi dan klaripikasi serta cek n ricek kelapangan, tentang ketentuan dengan pasal-pasal yang terkait. "Kami akan menggunakan kewenangan kami di undang undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah," ungkapnya.
 
Dia pun mengungkapkan, Tatacara permohonan diatur di Pasal 10 ayat 2 permohonan IPHSP itu wajib didampingi oleh pokja PPS, lembaga Swadaya masyarakat setempat, atau pemerintah setempat. 
 
"Yang kedua terkait tegakan pasal 4, merupakan tentang tegakan yang kurang 10 persen atau hutan gundul. Kami harus mengklarifikasi apakah sesuai dengan pasal tersebut atau tidak, karena kewenangan kami di undang-undang no 23 tentang otonomi daerah, meskipun ini kewenangan dari pusat tapi berada di wilayah kabupaten Bandung," ungkapnya.
 
Dirinya sangat mengkhawatirkan,  akan terjadi kerusakan lingkungan yang terkait dengan Perda yang Pemerintah daerah tetapkan tentang tataruang. "Pasalnya daerah Ibun dan Paseh itu daerah resapan air, secara yang kami khawatirkan masyarakat tidak memahami, namun masyarakat sekitar atau masyarakat lain. Ini ditentukan dengan nomer induk kependudukan, kami akan melakukan rapat kerja dengan mengundang, dinas terkait LH, dinas pertanian dan perkebunanan, perhutani Jabar, LSM yang berbadan hukum dan pihak desa. Ini akan menjadi bencana besar kalau tidak ditangani dengan serius," pungkasnya. (lie)*

Baca Lainnya