Kamis, 19 Oktober 2017 15:16

Permen 39 Perlu Dikaji Ulang

Cucun Ahmad Syamsurizal, Anggota Komisi IV DPR RI.
Cucun Ahmad Syamsurizal, Anggota Komisi IV DPR RI. [Limawaktu]

Limawaktu.id, - Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.39 Tahun 2017 tentang perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, diminta untuk dikaji ulang. Sebab, aturan itu dianggap menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

”Saya meminta agar Permen ini dikaji ulang lagi, karena KLH sepertinya mau memaksakan, karena ini akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat,” kata Cucun saat diwawancara, Rabu (18/10/2017).

Baca Juga : Perhutanan Sosial untuk Sejahterakan Masyarakat, Bukan Bagi-Bagi Lahan

Menurutnya, Permen 39 merupakan satu upaya dari presiden RI untuk memaksimalkan pungsi lahan yang ada, jangan sampai ada lahan terlantar yang sebetulnya bisa di manfaatkan. Namun, katanya, proses yang ada lahan terlantar ini definisinya tidak jelas. 

"Kami dari pihak komisi sudah menanyakan, sejauh mana atau apa indikatornya lahan tersebut dikatakan lahan terlantar, kemudian nanti siapa yang berhak memanfaatkan hutan tersebut," ucapnya.

Baca Juga : Permen 39 Tidak Melibatkan DPRD & Pemda Setempat

Cucun mengungkapkan, dengan adanya Permen 39, antara pemerintah pusat dan daerah terkadang tidak konek, jadi pemerintah pusat menentukan sendiri siapa penggarap lahan dan ditentukan juga lahan tersebut lahan terlantar. Sementara pemerintah daerah tidak tahu. Karena, lahan tersebut sudah ada masyarakat yang menggarapnya, terutama masyarakat adat. 

"Mereka sudah mengelola puluhan tahun, ketika ini diambil oleh pemerintah terjadi singgungan, ini harus dipecahkan, sehingga betul-betul apa yang menjadi program Presiden bisa bermanfaat," ungkapnya.

Dari Komisi IV pun masih bertanya, tuturnya, pasalnya lahan-lahan tersebut bisa disertifikatkan untuk dijadikan agunan ke bank, walaupun berbentuk izin namun lahan itu di sertifikatkan untuk jangka waktu puluhan tahun.

"Nah dia kan kalau menggarap lahan tersebut perlu modal, boleh pinjam dengan berupa sertifikat, karena bank juga tidak mau menerima kalau bukan sertifikat, oleh karena itu, hal ini akan menjadi masalah sosial baru, apabila penggarap lahan tersebut terjadi kegagalan dalam menggarap lahannya atau terjadi permasalahan-permasalahan seperti kredit macet. Sehingga harus betul-betul selektif," terangnya.

Lebih lanjut lagi Cucun mengatakan, pihaknya pernah pernah menerima laporan beberapa hal, dan kami pernah berkomunikasi dengan Bupati Bandung, Dadang M. Naser, ada yang minta menjadi penggarap lahan ini, namun dia bukan asli orang bandung. Namun, kenapa tidak dimanfaatkan oleh warga Kabupaten bandung, supaya warga daerah bisa menikmati hasil tersebut.

"Kami telah sampaikan kepada menteri, permasalahan ini harus di selesaikan, kalau tidak ini akan menjadi yang tidak baik dikemudian nanti," paparnya. (lie)*

 

Baca Lainnya