Jumat, 6 Oktober 2017 8:14

Perhutanan Sosial untuk Sejahterakan Masyarakat, Bukan Bagi-Bagi Lahan

Reporter : Yulie Kusnawati
exclusive
exclusive [limawaktu]

Limawaktu.id, - Ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI No P.39/MENLHK/SETJEN /KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial, dinilai sejumlah pihak sangat mengkhawatirkan. Menurut Asisten Perhutani (Asper) BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Banjaran, Koma, Permen 39 berkesan bagi-bagi lahan, padahal menurut menteri bukan bagi-bagi lahan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, katanya, mestinya pilih-pilih lokasinya jangan sampai di hutan lindung yang seharusnya dijaga. Malah dibuat IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial).

"Intinya, Permen 39 lahir untuk mensejahterakan masyarakat di lokasi kawasan yang memang betul-betul selama 5 tahun tidak digarap, gundul dan tidak ada tegakannya, atau lokasi sengketa. Lokasi itulah yang harus di proses bukan lokasi yang sudah tumbuh hutannya baik, lalu di IPHPS-kan, dengan hal itu kita tidak setuju," jelasnya.

Sementara di wilayahnya, lanjut Koma, ada yang di usulan harus di IPHPS di wilayah Arjasari, sementara lokasi tutupan lahannya sangat bagus. "Kenapa wilayah itu yang dimohon untuk di IPHPS kan, padahal lahannya sudah bagus," katanya.

Saat ditanyai terkait demo beberapa pekan lalu, dia pun menyangkal, bahwa pihak Perhutani belum pernah mengadakan demo, namun mantan Perhutani pernah mengadakan demo, mungkin karena jiwa korsa masih tinggi, sehingga saat ini sedang mengajukan Judicial Review perihal permen 39.

Dia juga mengaku, bahwa pihaknya telah mendapatkan kabar, pengajuan tersebut telah diterima dan akan dipertemukan antara pro dan kontra tentang Permen 39. Saat ini, katanya, ada dua, yaitu Permen 39 dan 83. Pihak Perhutani sendiri memilih permen 83, pasalnya permen 83 seolah mengakui karena di Perhutani sudah ada LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), itulah yang diberdayakan,  seperti warga Gunung Puntang, Arjasari, diharapkan lewat MKK (Model Kampung Konservasi) yang bekerjasama dengan pihak Perhutani.

"Sehingga Perhutani tidak terlibat sebagai pembimbing, kalau IPHPS ada akan otomatis lepas, karena untuk pajaknya masyarakat akan bayar sendiri ke negara," ucapnya.

Namun, untuk saat ini, tuturnya, pihak Perhutani untuk ke kementrian tidak ada upaya yang dilakukan, karena permen nya sudah jadi. "Jadi kita manut aja. Namun untuk plementasinya harus di kawal dengan serius apabila sudah ada petak-petak yang di IPHPS kan berdasarkan permen 39, dan kita pun akan terus mantau, takutnya digunakan dengan salah sasaran. Jangan sampai ada pembukaan lahan lagi," (lie)*