Selasa, 17 Oktober 2017 22:01

Pengusaha di KBB Mengaku Dipusingkan dengan "Uang Koordinasi"

Para pekerja sedang melaksanakan proyek pembangunan jalan
Para pekerja sedang melaksanakan proyek pembangunan jalan. [limawaktu.id]

Limawaktu.id, - Pengusaha yang melaksanakan proyek infratruktur di Kabupaten Bandung Barat mengaku dipusingkan dengan uang koordinasi yang diminta oknum tertentu. Namun disisi lain mereka harus tepat waktu dalam melaksanakan proyek yang dibiayai APBD tersebut.

Menurut Malih, pelaksana proyek pembangunan Jalan di Sesko AU di Kecamatan Lembang, mengaku tak mengalami permasalahan berarti dalam mengerjakan pembetonan jalan. Meski begitu, dia mengungkapkan, rekan-rekannya sesama kontraktor sering dimintai uang oleh oknum berbagai pihak saat melaksanakan proyek.

"Di sini saya bersyukur, ada petugas dari Polsek dan Koramil yang membantu. Tidak pakai diminta, petugas mau membantu buat penjagaan. Warga di sekitar sini juga baik, karena mungkin senang kalau jalannya dibetulkan. Tukang ojek itu rajin ikut mengatur lalu lintas, kemudian warga suka memberi suguhan buat pekerja," kata Malih di lokasi proyek, Selasa (26/9/2017).

Berbeda dengan di Lembang, menurut dia, pengerjaan proyek di Kecamatan Ngamprah banyak mengalami hambatan. Dari mulai pengukuran jalan, penggunaan alat berat, hingga ketika pembangunan dilaksanakan sejumlah oknum kerap memintai uang kepada kontraktor. Alasannya, uang itu diperlukan untuk biaya koordinasi.

"Kerja malam enggak boleh, kalau kerja siang bikin macet. Kalau becko bolak-balik diomeli, kalau becko disimpan harus bayar. Kalau mau ngecor jalan itu banyak yang menonton, biasanya ada saja yang merecoki. Ada juga oknum yang ikut minta Rp 1,5 juta, katanya buat koordinasi. Kalau enggak dikasih, ya enggak dikasih jalan. Malah, anak kecil juga ikut menghalangi becko. Dikasih jajan dulu baru dia mau pergi," katanya.

Namun, dia menekankan, pengerjaan proyek di Ngamprah itu bukan dilaksanakan olehnya. "Itu bukan saya. Akhirnya, dia korban duit sendiri. Kalau perusahaan, mana mau kasih gantinya. Besoknya, yang lain ada lagi yang minta. Baru dapat berapa meter pengerjaan, ada lagi yang minta. Makanya, teman saya pusing," tuturnya.

Pelaksana proyek pembangunan Gedung Depo Arsip di Kantor Pemkab Bandung Barat di Ngamprah, Reno juga mengeluhkan hambatan nonteknis dalam pengerjaan proyek. Pasalnya, warga sekitar meminta pembatasan jam kerja. Dengan alasan bising, pengerjaan tak boleh lewat dari pukul 18.00. Padahal, pembangunan gedung senilai Rp 3,5 miliar itu harus diselesaikan dalam waktu 90 hari kerja.

Demi alasan keamanan, kontraktor pun mencoba beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sehingga pengerjaan proyek dilakukan sesuai permintaan warga. "Dilema juga buat kami. Di satu sisi, kami harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Namun, di sisi lain kami dipacu untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu," ucapnya.(*/bun)

Akank Muharram Wira Kusumah
Akank Muharram Wira Kusumah

Sebutkan dengan jelas nama ormas trsbt jadi tdk menimbulkan fitnah kepada ormas yg tdk tahu menahu permasalahan trsbt... Jangan semua ormas lsm. Dikategorikan sama rata

18 Oktober 2017 21:33 Balas