Limawaktu.id, Jakarta – Pengelolaan Inflasi di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia, karena Indonesia menunjukkan capaian yang positif dalam pengendalian inflasi dengan stabilitas yang cukup baik ditingkat nasional.
“Inflasi tahunan Indonesia (year-on-year) per Oktober 2024 mencapai angka 1,71 persen. Angka ini sesuai dengan target pemerintah, termasuk di masa-masa krusial menjelang Pilkada 2024,” terang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi, di Jakarta, Senin, 4 November 2024.
Mendagri menyampaikan, Indonesia menunjukkan capaian positif dalam pengendalian inflasi dengan stabilitas yang relatif baik di tingkat nasional.
“Salah satu yang cukup bagus di dunia dan terkendali relatif cukup baik karena salah satunya adalah [sampai] ke daerah-daerah semua bergerak. Dulu banyak yang enggak paham mengenai inflasi dan bahkan enggak dilibatkan,” ujarnya.
Prestasi ini juga mendapat pengakuan dari Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo, yang memuji pengelolaan inflasi di Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Mendagri mengungkapkan, dukungan dari daerah yang semakin memahami pentingnya pengendalian inflasi, berperan penting dalam keberhasilan tersebut.
Dari data yang dikantonginya, Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-57 sebagai negara dengan tingkat inflasi terkendali di antara 186 negara di dunia. Upaya pengendalian inflasi ini menjadi bukti keberhasilan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga, terutama di daerah-daerah yang menunjukkan potensi kenaikan harga.
“Dari 186 negara di dunia, kita 57 yang relatif terkendali ya angkanya. Beberapa negara kita lihat, seperti Argentina, 209 persen, itu terjadi dolarisasi. Uang lokalnya sudah nggak berharga lagi. Syria, Sudan, Palestina yang sekarang lagi perang, inflasi harga gila-gilaan naik 60 persen,” ungkapnya.
Mendagri melanjutkan, pemerintah pusat dengan dibantu Pemda berupaya menjamin distribusi sembako secara merata selama masa kampanye menjelang Pilkada Serentak 2024. Pihaknya mendorong kesiapan daerah dalam memantau dan memastikan ketersediaan komoditas di pasar hingga waktu selesainya Pilkada.
