Limawaktu.id - Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Sidha menilai jabatan setingkat kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat perlu dirotasi.
Hal itu dilakukan untuk memberi penyegaran kepada mereka yang mulai jenuh terlalu lama menjabat di posisi yang sama. Termasuk ketika Aa Umbara dan Hengky Kurniawan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat.
"Ada memang beberapa kepala dinas yang memiliki track record bagus terus menjabat disitu, namun tidak sedikit birokrat yang sudah menetap lebih dari tiga tahun. Ini yang kemudian mereka jenuh dan minim inovasi," ungkap Arlan saat ditemui, Selasa (1510/2019).
Menurut Arlan, Sumber Daya Manusia (SDM) birokrat di Bandung Barat diyakini mampu menopang gebrakan pembangunan yang digagas Bupati. Sayangnya, hingga setahun berjalan Bupati kurang jeli dan pandai memilah atau menempatkan kepala dinas memiliki inovasi dan tidak.
Dikatakan Arlan, dalam manajemen SDM birokrasi kepala dinas yang sudah menetap lama dalam satu jabatan akan berdampak pada penurunan semangat inovasi dan kreatifitas. Hal itu kemudian menjadi penghambat akselerasi jajaran dibawahnya melakukan terobosan baru meski sebetulnya SDM di dinas itu mampu.
"Itu sudah terjadi, kita lihat satu tahun berjalan Bupati Lumpat tetapi dibawahnya masih lamban, kelemahan ini yang akhirnya menjadikan gagasan program pemerintahan Aa Umbara-Hengki Kurniawan hari ini belum terasa masyarakat,"ujarnya.
Arlan menambahkan, mumpung periode pemerintahan baru berjalan dan kini jabatan Sekretaris Daerah sudah terisi, sirkulasi rotasi jabatan di antara kepala dinas mendesak untuk segera dilakukan karena masyarakat sudah menunggu realisasi program terobosan Bupati.
"Jika terus bertahan dengan jabatan 1-3 tahun, kepala dinas dengan kemampuan bagus saja bisa menurun. Sudah satu tahun ini sinyal bagi bupati melakukan sirkulasi mana dinas yang didorong lumpat masih lambat segera geser," bebernya.
Arlan juga memaparkan, keluhan masyarakat pada pemerintah Bandung Barat masih didominasi seputar perbaikan pelayanan publik. Gebrakan Digitalisasi pada pelayanan publik harus menjadi prioritas unggulan Bupati selain infrastruktur jalan dan wisata.
"Saat ini masih seputar infrastruktur dan wisata, namun juga masyarakat belum merasakan ciri khas program berkaitan dengan pelayanan publik. Digitalisasi sangat penting diterapkan mengingat wilayah KBB yang sangat luas," pungkasnya.
