Sabtu, 12 Mei 2018 15:17

Peneliti GANDI: Daerah Maju Lebih Rawan Politisasi SARA

Reporter : Jumadi Kusuma
Peneliti Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI) Chusdarmawan Hidayat saat memaparkan hasil kajiannya dalam diskusi publik di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/518) sore.
Peneliti Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI) Chusdarmawan Hidayat saat memaparkan hasil kajiannya dalam diskusi publik di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/518) sore. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Banyaknya pandangan yang menyatakan politik Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dipicu ketimpangan ekonomi dan kemiskinan ternyata tidak memiliki dasar yang kuat.

Data empiris menunjukkan justru Daerah-daerah yang rawan politik SARA tinggi memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibanding daerah-daerah dengan kecenderungan SARA rendah. Bahkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah dengan tingkat kerawanan SARA tinggi juga tergolong tinggi.

Hal tersebut dikemukakan peneliti Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI) Chusdarmawan Hidayat saat memaparkan hasil kajiannya dalam diskusi publik di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/518) sore.

Diskusi dengan topik “Lanskap Politisasi SARA dalam Pilkada 2018” tersebut dipanel dengan pakar komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad dan Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin.

“Fakta empiris ini menunjukkan, perlu kehati-hatian untuk menyatakan adanya kaitan antara politisasi SARA dengan berbagai indikator kinerja perekonomian dan kesejahteraan. Meskipun secara induktif dan individual beberapa daerah yang pernah mengalami kejadian politisasi SARA selama ini adalah daerah-daerah dengan “wajah” ketimpangan dan kemiskinan tinggi serta pendapatan per kapita rendah dan pengangguran tinggi,” kata Chusdarmawan.

Di sisi lain, lanjutnya, data indeks demokrasi provinsi di daerah-daerah potensi rawan SARA tinggi jauh lebih rendah dibandingkan daerah berkecenderungan SARA rendah. Sebaliknya, provinsi dengan potensi SARA rendah memiliki indeks demokrasi yang tinggi, bahkan dibandingkan dengan indeks demokrasi nasional.

“Temuan ini mengonfirmasi bahwa aspek-aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan demokrasi sebagai indikator indeks demokrasi memiliki korelasi yang kuat terhadap potensi politisasi SARA suatu daerah,” tegasnya.

Temuan-temuan tersebut didasarkan pada hasil kajian perbandingan antara data dimensi kontestasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu 2017 dengan mengambil sampel 50 daerah, 10 provinsi dan 40 kabupaten/kota, dengan enam variabel,  indikator kinerja ekonomi, kesejahteraan, pembangunan manusia, pembangunan politik, akses komunikasi dan informasi, serta keragaman keyakinan.

“Dari aspek akses komunikasi dan informasi, kalau kita lihat penggunaan telepon seluler dan internet menunjukkan bahwa penggunaan internet di daerah dengan potensi rawan SARA tinggi dalam data tiga bulan terakhir memang menunjukkan kecenderungan lebih tinggi dibanding daerah dengan potensi kerawanan SARA rendah. Akan tetapi, data ini masih perlu diuji lebih jauh, apakah pemakaian internet yang lebih tinggi di daerah-daerah potensi SARA tinggi menunjukkan kecenderungan ekspresi hoax dan ujaran kebencian juga lebih tinggi dan selaras dengan potensi SARA tinggi yang dimiliki di daerah-daerah tersebut,” ungkapnya.

Politik “Baper” Lebih Laku

Menanggapi hasil kajian GANDI tersebut, Nyarwi menyoroti kondisi demokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir ini menunjukkan hal-hal yang bersifat rasional dan terukur kurang mendapat tempat.

Sedangkan isu SARA sebagai persoalan yang bersifat personal dan melekat pada setiap orang merupakan kosakata lama yang lebih mudah dipanggil dalam kontestasi politik melalui perasaan. Meski demokrasi prosedural makin bagus, namun demokrasi substansial masih jauh dari harapan.

“Saat ini terjadi personalisasi politik. Isu-isu politik menjadi sesuatu yang harus dibawah ke dalam ranah perasaan, sehingga semua perdebatan dalam demokrasi tidak menemukan mekanisme. Argumen-konter argumen tidak berjalan dengan baik. Dan trend politik global saat ini menunjukkan, siapapun yang bisa menyampaikan hal-hal yang bisa membawa perasaan atau ‘baper’ akan mendapat perhatian, diingat, dan menciptakan fanatisme-fanatisme,” ungkapnya.

Dosen Komunikasi Politik UGM ini juga sependapat dengan Chusdarmawan yang menyatakan bahwa politisasi SARA dapat ditimbulkan karena minimnya kapasitas yang dimiliki kontestan untuk memenangkan pertarungan politik. Dalam kondisi ini, para politisi menurunkan kualitasnya dengan mengikuti selera pasar dengan menggunakan isu-isu SARA.

“Jadi gaya bicara para politisi seperti cara bicara orang kebanyakan, yang kadangkala lebih mengikat secara emosi. Problemnya adalah jika memasukkan kosakata-kosakata sensitif yang sangat dengan SARA,” tegasnya.

Menanggapi tingginya penggunaan internet di daerah potensial SARA tinggi, Nyarwi berpendapat bahwa dengan adanya sosial media, identifikasi politik menjadi lebih mudah dinarasikan, bahkan tidak menggunakan narasi lagi, tapi dengan gambar atau foto. Padahal dengan gambar atau foto ini tidak terkontrol dengan baik.

“Banyak orang merasa bahwa bersosial media komunikasi biasa di ruang privat, padahal bersosial media berarti berkomunikasi di ruang publik. Sekali seserong mengunggah foto atau meme, langsung terkoneksi ke mana-mana dan tidak dapat mengontrol larinya infromasi tersebut, apalagi menariknya kembali,” ungkap doktor komunikasi politik dari Bournemouth University, UK ini.

Menyebarkan Kampanye Positif

Sementara itu, komisioner Bawaslu Afifuddin menyatakan apresiasi atas penelitian GANDI yang didasarkan pada hasil pemetaan Bawaslu yang menjadi bagian dari pencegahan.

Sebagaimana diketahui, dalam indeks kerawanan pemilu yang dikeluarkan Bawaslu lebih didasarkan pada potret peristiwa-peristiwa kerawanan pemilu yang terjadi dalam pilkada lima tahun terakhir di daerah tersebut. Beberapa provinsi memang memiliki isu spesifik politik identitas tinggi, seperti di Kalimantan Barat, Sumatera Utara, NTB, dan lain-lain.

“Penerbitan Indeks Kerawanan Pemilu 2018 ini adalah bagian pencegahan agar semua pihak menyiapkan diri. Banyak daerah yang terindeksi sebagai daerah rawan merasa terganggu kehormatan daerahnya. Dan isu yang merata di seluruh daerah adalah politisasi SARA dan politik uang. Sehingga kita melakukan deklarasi-deklarasi anti politisasi SARA dan politik uang,” ungkapnya.

Operasi yang dilakukan oleh Bawaslu adalah melakukan patroli di daerah-daerah menjelang pemilu dan mempromosikan kampanye yang bersifat positif agar tidak ada orang yang merasa tersakiti.

Untuk mengantisipasi politisasi SARA, semangat positif ini harus disampaikan ke semua kelompok dan elemen masyarakat, bukan hanya pada agama atau suku tertentu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kesadaran literasi masyarakat.

“Kalau dulu pada 2009 adalah ‘Tolak Politisi Busuk’, banyak orang merasa tersakiti. Karena itu, kampanye tersebut kita balik menjadi ‘Pilih Politisi Baik’ tidak ada yang tersakiti,” tegas mantan Presiden BEM UIN Jakarta ini.

Baca Lainnya