Jumat, 8 Maret 2019 14:08

Pemkab Bandung Barat Dinilai Gagal dalam Hal ini

Reporter : Fery Bangkit 
Pembangunan Jembatan Yang Melibatkan Warga Sekitar, Jembatan Ini Menghubungkan Desa Tamanjaya Dengan Warga Saluyu Di Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Pembangunan Jembatan Yang Melibatkan Warga Sekitar, Jembatan Ini Menghubungkan Desa Tamanjaya Dengan Warga Saluyu Di Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat (KBB). [ferybangkit]

Limawaktu.id - Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat gagal dalam penyediaan fasilitas publik.

Sebab, masih adanya pembangunan tiga jembatan pola swadaya masyarakat dan tiga jembatan apung dikelola pihak swasta di Kabupaten Bandung Barat. Menurutnya, pembangunan insfrastruktur atau fasilitas publik merupakan tanggung jawab pemerintah.

Baca Juga : Galang Dana Lewat Medsos, Trapawana Jabar Bangun Jembatan Penghubung di Gununghalu KBB

Dia juga menegaskan dengan keberadaan tiga jembatan apung dan tiga jembatan swadaya ini justru memperlihatkan kegagalan dari pemerintah daerah Bandung Barat dalam mengurus kebutuhan masyarakatnya.

"Jadi, tak bisa dianalogikan seperti halnya jalan tol dengan menarik tiket atau biaya dari fasilitas publik. Itu justru kurang baik. Pemda KBB harus mengambil alih segera pengadaan infrastruktur ini," Jumat, (8/3/2019).

Terpisah, Ketua Trapawana Jawa Barat, David Riksa Buana menegaskan, dirinya bersama masyarakat setempat sukses menginisiasi pembangunan tiga jembatan pola swadaya di Kabupaten Bandung Barat.

Selesai Jembatan Rangga Malela di Kampung Leuwi Baru, Desa Sindangjaya, Kecamatan Gunung Halu. Jembatan Rangga Madoe, Kampung Pangkalan, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cipongkor.

Terakhir Jembatan di Kampung Singayana, Desa Taman Jaya Kecamatan Gunung Halu yang kini telah masuk tahap awal pembangunan.

Kegiatan pembangunan jembatan ini bukan merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Namun, bentuk kepedulian, inovasi dan kreatifitas, masyarakat desa dalam rangka mewujudkan kemandirian.

"Pembangunan Jembatan adalah salah satu cara mengembalikan nilai luhur bangsa yaitu gotong royong. Melalui peran serta dan partisifasi aktif masyarakat secara nyata dan berkelanjutan,"ungkap David.

Trapawana menilai, pembangunan jembatan dengan pola swadaya seharusnya dapat dijadikan suatu model pembangunan jembatan sekala kecil, dengan melibatkan multi stakeholders (pemerintah, masyarakat, kelompok masyarakat).

David berharap, kedepan pembangunan jembatan di desa desa bisa dikerjakan dengan pola swadaya dan Swakelola, sehingga efisiensi anggaran serta rasa memiliki masyarakat setempat akan fasilitas publik tumbuh.

"Pembangunan jembatan ini dapat dijadikan juga sarana kegiatan CSR bagi BUMN, Perusahaan Swasta dan Lembaga Donor lainnya,"kata dia.

Baca Lainnya