Selasa, 2 Januari 2018 19:16

Pemda Dominasi Laporan Masyarakat ke Ombudsman Jawa Barat

Reporter : Fery Bangkit 
Haneda Sri Lastoto, Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Haneda Sri Lastoto, Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Sepanjang tahun 2017, ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat menerima 138 laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan layanan publik tahun 2017.

Jumlah laporan yang diterima mengalami penurunan sebesar 23% dibandingkan laporan tahun 2016 yang mencapai 157 laporan.

"Penurunan laporan tersebut belum dihitung dengan laporan yang masuk diminggu terakhir bulan Desember," terang Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto melalui siaran pers yang diterima Limawaktu.id pada Selasa (2/1/2018).

Pelapor sendiri berasal dari berbagai kalangan. Di antaranya perorangan sebanyak 82 pelapor, media 1 pelapor, LSM 6 pelapor, kuasa hukum 12 pelapor, keluarga korban 14 pelapor, kelompok maysarakat 12 pelapor, instansi pemerintah 1 pelapor serta badan hukum 6 pelapor.

Sementara pihak yang terlapor atau dilaporkan masyarakat ialah instansi Pemerintah Daerah kota/kabupaten mencapai 55%, pemerintah provinsi 20%, desa/kelurahan 25%, kepolisian 17 laporan, Badan Pertahanan Nasional 16 laporan, BUMN/BUMD 13 laporan, kementrian 14 laporan serta instansi pelayaan publik lainnya.

Laporan masyarakat tersebut ditindaklanjuti oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Pasal 28 Jo Pasal 33 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008.

"Penyelesaian laporan melalui klarifikasi tertulis hampir 26 persen dapat diselesakan. Hal tersebut sekaligus mempertegas komitmen penyelenggara dalam mempercepat penyelesaian laporan masyarakat," tegas Haneda.

Menyangkut laporan dengan respon yang lambat, lanjut Haneda, itu diselesaikan melalui klarifikasi lisan atau telepon dengan presentase mencapai 19% laporan.

Adapula laporan yang diterima, namun bukan ranah Ombudsman. "ada 19 persen yang bukan wewenang Ombudsman. Kita berikan saran untuk ditindaklanjuti melalui intstansi berwenang," tutur Haneda. (kit)

Baca Lainnya