Rabu, 3 Oktober 2018 16:10

Pembebasan Lahan jadi Kambing Hitam Serapan Anggaran di Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi Maria Fitriana
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi Maria Fitriana [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Pembebasan lahan disebut kerap menjadi penyebab tidak memuaskannya realisasi serapan anggaran di Kota Cimahi.

Permasalahan tersebut diakui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Maria Fitriana saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Rabu (3/10/2018).

Baca Juga : Dilantik jadi Pj Sekda Kota Cimahi, ini Tugas Pipit Selama Tiga Bulan

"Kita ada permasalahan sulit kita targetkan dan ini gak bisa kekejar sama kita," ujar Pipit, sapaan Maria Fitriana.

Hingga Triwulan III ini, serapan anggaran Pemerintah Kota Cimahi baru mencapai 49,68%. Sedangkan target serapan akhir tahun bisa mencapai 80%.

Baca Juga : Tok! DPRD Cimahi Setujui Ajay Naikan APBD jadi Rp 1.683

Untuk tahun ini, Pemerintah Kota Cimahi direncanakan melakukan pembebasan di lima lokasi. Pertama, menyiapkan lahan pengganti Lapangan Krida. Anggaran yang disiapkan dari kas daerah mencapai Rp 19 miliar.

Kemudian, rencana pembebasan lahan untuk pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Leuwigajah dan penanggulangan banjir di Kelurahan Melong. Anggarannya mencapai Rp 65 miliar.

Selain itu, ada Rp 1,1 miliar juga sudah disiapkan untuk pengadaan tanah untuk pembuatan jalan serta Rp 50 juta untuk pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Cipageran.

Rencana pembebasan lahan kelima lokasi yang dominan berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) itu cukup berpengaruh banyak dalam capaian realisasi.

"Sekarang di DPKP, misal ada untuk banjir Melong. Pembebasan tanah yang sampai ini belum bisa dipastikan apakah bisa direalisasikan atau tidak," jelas Pipit.

Pipit menjelaskan, sulitnya merealisasikan serapan anggaran dari pembebasan lahan dikarenakan gejolak harga di lapangan. Permasalahan utamanya ialah perbedaan antara harga appraisal dengan harga yang ditawarkan pemilik tanah.

Sebab, lanjut dia, dalam proses pembebasan tanah, terkadang ada perubahan harga saat awal penawaran hingga proses pembelian. Pihaknya sendiri mengakui tak bisa begitu saja mengikuti harga pemilik. Pasalnya, harus sesuai appraisal yang sudah disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan sebagainya.

"Pemerintah gak bisa membeli di luar harga appraisal karena bagaimanapun juga itu yang jadi patokan," tegasnya.

Untuk mengatasi permasalahan klasik atau yang kerap terjadi hampir tiap tahun itu, kata Pipit, pihaknya tengah mencarikan formula yang tepat. Di antaranya dengan lebih mempelajari NJOP dan mendiskusikannya dengan pihak lain.

"Sedang kita cari pemecahannya. Kita harapkan masyarakat memahami kondisi ini, artinya memberikan harga yang memang sesuai," tandasnya.

Baca Lainnya