Limawaktu.id - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi menyebutkan, sejauh ini sudah ada 22 instansi yang menyatakan siap bergabung di Mall pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi.
Kepala DPMPTSP Kota Cimahi, Hella Haerani mengatakan, sejak digulirkannya rencana pembangunan MPP, pihaknya langsung melakukan sosialisasi kepada semua instansi vertikal dan non vertikal untuk bergabung membuka pelayanan terpadu di MPP nanti.
"Kita sosialisasi kepada dinas vertikal dan BUMN. Alhamdulillah sudah 22 yang akan bergabung termasuk, kejaksaan. Itu untuk vertikal," terang Hella saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Selasa (11/6/2019).
Selain itu, kata dia, ada pula sejumlah instansi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang siap bergabung. Seperti pelayanan PLN, PDAM, Kementerian Agama, Bea Cukai dan lain-lain. Sedangkan untuk pelayanan Imigrasi, ungkap Hella, kesiapannya baru dinyatakan secara lisan.
"Imigrasi belum secara pernyataan tertulis karena mereka mempunyai suatu alat yang harus didukung oleh pusat. Harganya sangat mahal kira-kira Rp 13 miliar. Kita berharap imigrasi mau bergabung," jelasnya.
Pemkot Cimahi sendiri dianggap menjadi percontohan pembangunan MPP di Jawa Barat dan mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pasalnya, pencetusan MPP di kota administratif ini dimulai dari nol dan sempat ditinjau langsung Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB.
"Mulai dari tanah kosong untuk membangun. Berarti Cimahi sangat respect dengan pembenahan pelayanan kepada masyarakat," kata Hella.
Sambil menunggu pembangunan fisik, lanjut Hella, pihaknya saat ini tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) seputar MPP. Draft Perwal-nya sudah dibahas oleh Bagian Hukum Setda Kota Cimahi.
"Tidak lama lagi draf itu akan kita sosialisasikan dengan dinas vertikal dan BUMN, minta masukannya seperti apa," ucap Hella.
Terpisah, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan mengungkapkan, progres pembangunan fisik MPP masih dalam tahap pelelangan. Pihaknya berharap lelang akan segera tuntas dalam waktu dekat.
"Sedang dalam proses pelelang. Mudah-mudahan segera bisa ditunjuk pemenangnya," kata Dikdik.
MPP akan dibangun di wilayah Aruman, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Pembangunan mega proyek itu akan dibuat di atas lahan seluas 11.005 meter persegi. Alokasi dana yang disediakan mencapai Rp 83 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi.
Dikatakan Dikdik, dengan berbagai perencanaan yang sudah dilakukan, pihaknya menginginkan pembangunan MPP itu akan selesai tahun ini. Pihaknya meminta pemenang lelang nanti membuat strategi pembangunan yang tepat agar target selesai tahun ini bisa terealisasi.
"Kita berharap 100 persen bisa diselesaikan. Tentu siapapun yang nanti (pemenang lelang) harus bisa membuat strategi pembangunan yang betul betul mantaf. Waktu yang tersedia ini bisa dimaksimalkan," tandasnya.
