Rabu, 7 Maret 2018 16:01

PB HMI: UU MD3 Membungkam Demokrasi

Reporter : Jumadi Kusuma
Ketua Umum PB HMI, Saddam Al Jihad.
Ketua Umum PB HMI, Saddam Al Jihad. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Ketok palu tanda disahkannya revisi UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) pada 12 Februari lalu menjadi perhatian penting organisasi kemahasiswaan di Indonesia.

Terdapat pasal-pasal kontroversial di dalam UU MD3 yang cenderung menutup ruang publik, demikian siaran pers Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) yang diterima limawaktu.id, Rabu (7/3/18).

"Rakyat seolah dianggap sebagai ancaman bagi DPR dan demokrasi itu sendiri. Ini adalah kemunduran atas perjalanan demokrasi di Indonesia," ungkap Ketua Umum PB HMI Saddam Al Jihad.

Saddam menyampaikan hasil revisi UU MD3 menunjukkan bahwa DPR semakin jauh dari rakyat. Terlebih, ada beberapa pasal dalam revisi tersebut, menjadikan DPR sebagai lembaga yang kebal hukum dan superpower.

"Apalagi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) secara jelas diberikan kewenangan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR," ujarnya.

Mahasiswa Doktoral Institute Pemerintahan Dalam Negeri ini juga prihatin atas sikap ekslusif DPR yang anti terhadap kritik masyarakat.

"Semestinya DPR membuka ruang terhadap masyarakat yang ingin mengkritik lembaga ini, karena proses demokrasi kita telah melangkah maju ke depan, jangan mundur kebelakang," cetusnya.

Demi menyampaikan aspirasi rakyat, Saddam menegaskan bahwa PB HMI akan melakukan komunikasi dengan lintas organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung plus untuk menyikapi UU MD3.

"Kami akan coba lakukan konsolidasi dengan teman-teman Cipayung plus, karena UU MD3 bagi kami akan mengkebiri kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat," tegas Saddam.