Limawaktu.id,- Sepekan pasca kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pelayanan di Pemkab Bandung Barat masih nampak sepi. Kondisi tersebut dikeluhkan sejumlah kalangan.
Berdasarkan pantauan, Selasa (17/4/2018), beberapa kantor dinas terlihat lengang dan sepi dari aktivitas. Mulai dari gedung sekretaris daerah, kemudian gedung skpd yang biasanya ramai kini tampak sepi.
Beberapa kepala dinas yang coba didatangi, disebutkan oleh staffnya sedang tidak ada di kantor. Kalaupun ada terlihat aktivitas mereka adalah siswa sekolah yang sedang magang.
Kondisi semakin 'mencekam' setelah beredar informasi bahwa penyidik KPK kembali mendatangi komplek perkantoran Pemkab Bandung Barat. Mereka disinyalir sedang melakukan pendalaman informasi terkait kasus yang telah menyeret Bupati Bandung Barat Abubakar dan tiga kepala SKPD. Hal ini yang mungkin menimbulkan kekhawatiran para pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
"Saya sedang ada di Kota Bandung. Diakui adanya OTT KPK membuat pejabat khususnya kepala dinas jadi takut," kata salah seorang kepala seksi yang namanya enggan disebutkan.
Kondisi ini tidak sejalan dengan keinginan dari Plt Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra dan Plt Sekretaris Daerah Aseng Junaedi yang meminta agar pelayanan di setiap SKPD tetap berjalan normal pascaadanya OTT oleh KPK.
Keduanya sempat meminta kepada ASN di kbb saat apel Senin pagi agar situasi pelayanan dan pemerintahan terus berjalan meskipun KBB tengah berduka.
Tokoh pemekaran Kabupaten Bandung Barat, Asep Suhardi turut bicara atas situasi ini. Menurut dia, kondisi seperti ini tak boleh sampai berlarut-larut. Oleh karenanya dirinya meminta Plt Bupati dan Plt Sekda untuk segera melakukan inspeksi ke dinas-dinas meninjau langsung anak buahnya.
"Pemkab harus bisa move on, gak bisa kaya begini. Kasihan masyarakat pasti ini akan terganggu. Apalagi kalau sampe kepala dinas gak ada di ruangan, itu sudah kelewatan," tegasnya.
Sebagai warga masyarakat Bandung Barat, dia sangat merasa prihatin dengan kejadian yang menimpa Bupati dan beberapa orang ASN yang terkena OTT oleh KPK. Apalagi, beberapa orang kepala dinas yang terjaring KPK berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat sehingga hal ini bisa mengganggu proses perencanaan pembangunan yang sudah direncanakan.
"Kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi siapapun yang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati KBB ke depan. Sebab tugas mereka tidak ringan, salah satunya memulihkan nama baik birokrasi di mata publik," tegasnya.
Seperti diketahui Bupati KBB Abubakar ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK bersama Kepala Disperindag, Weti Lembanawati, Kepala Bappelitbangda, Adiyoto, dan Kepala BKPSDM, Asep Hikayat.
