Sabtu, 4 November 2017 10:50

November Ini, Pembebasan Lahan Proyek Kereta Cepat Dimulai

Reporter : Jumadi Kusuma
Bupati Bandung Barat H. Abubakar, Dirut PT. PSBI Natal Argawan Pardede dan Dirut PT . Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan saat Ekspos Pembebasan Lahan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Hotel Mason Pine Kota Baru Parahyangan.
Bupati Bandung Barat H. Abubakar, Dirut PT. PSBI Natal Argawan Pardede dan Dirut PT . Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan saat Ekspos Pembebasan Lahan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Hotel Mason Pine Kota Baru Parahyangan. [limawaktu]

Limawaktu.id,- Tujuh belas desa di empat kecamatan yaitu Cikalong Wetan, Cipatat, Ngamprah dan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang masuk jalur Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan segera dilakukan pembebasan lahan yang mencakup 1.816 bidang tanah dengan luas 1.172.650 meter persegi dan rencananya dimulai pada petengahan November 2017 ini.

Demikian ekspose pembebasan lahan proyek KCJB yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama Konsorsium PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di Hotel Mason Pine Kota Baru Parahyangan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Jumat (3/11).

Ekspose yang dihadiri Bupati Bandung Barat H. Abubakar, stakeholder, dinas terkait, camat dan kepala desa yang wilayahnya terkena jalur proyek.

Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan trase dan stasiun KCJB berdasarkan Surat keputusan Gubernur Jawa Barat No.593/Kep.793-Pemksm/2017 tertanggal 7 September 2017, kemudian ditindak lanjuti oleh konsorsium PT. PSBI yang memiliki otoritas untuk melakukan pembebasan lahan.

Direktur Utama PT. PSBI Natal Argawan Pardede mengatakan, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, Proyek KCJB saat ini memasuki tahap pelaksanaan dipimpin oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan masih dalam tahap pengukuran, “Tahap pembayaran menunggu perhitungan harga dari independent appraiser, dan jika semua sudah dihitung sesuai undang-undang maka akan dilaksanakan pembayaran ganti rugi lahan," sebutnya. (jk)