DPKP Kota Cimahi menurunkan alat berat untuk melakukan pengerukan Kolam Retensi di Pasirkaliki untuk antispasi banjir.
DPKP Kota Cimahi menurunkan alat berat untuk melakukan pengerukan Kolam Retensi di Pasirkaliki untuk antispasi banjir. [Limawaktu.id]
News

Normalisasi Kolam Retensi Pasirkaliki Langkah Awal Pemkot Cimahi Atasi Banjir

Limawaktu.id, Kota Cimahi - Pemerintah Kota Cimahi mulai melakukan langkah konkret untuk mengantisipasi Banjir yang kerap terjadi di sejumlah titik rawan. Salah satu upaya jangka pendek yang dilakukan adalah normalisasi Kolam Retensi di kawasan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara,  guna meningkatkan kapasitas tampung air saat hujan deras.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, Ami Pringgo Mardani, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap banjir yang sering terjadi di kawasan pertemuan Sungai Ciputri dan Jalan Mahar serta sekitar Fly Over Cimindi yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat.

"Pada hari ini kami memulai kegiatan dalam rangka antisipasi banjir. Salah satu upaya jangka pendek adalah menormalisasi kolam retensi yang ada di Pasirkaliki," ujarnya.

Menurut Ami, kondisi kolam retensi saat ini mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengerukan dilakukan hingga kedalaman sekitar dua meter agar daya tampung kolam meningkat secara signifikan.

"Kolam retensi yang sekarang sudah banyak sedimentasi atau endapan. Dengan normalisasi sekitar dua meter kedalamannya, diharapkan bisa lebih banyak memarkir air. Asumsinya, semakin besar daya tampung kolam, maka volume atau debit air yang mengalir ke wilayah bawah akan berkurang," jelasnya.

Selain langkah jangka pendek tersebut, Pemkot Cimahi juga menyiapkan program penanganan banjir jangka panjang melalui normalisasi saluran drainase dari wilayah hulu hingga hilir. Program ini akan dilakukan secara bertahap agar aliran air dapat mengalir lebih lancar menuju Sungai Citarum.

Ami menegaskan bahwa persoalan banjir tidak dapat ditangani oleh satu daerah saja karena melibatkan wilayah lintas administrasi. Karena itu, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terus dilakukan.

"Masalah banjir tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah. Ini persoalan lintas wilayah. Karena itu kami membutuhkan dukungan provinsi, Kementerian PU, dan BBWS untuk menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh," katanya.

Ia menjelaskan, normalisasi drainase akan mencakup jalur aliran air yang melintasi Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, hingga Kabupaten Bandung Barat. Upaya tersebut akan difasilitasi oleh BBWS mengingat kewenangan pengelolaan sungai berada pada instansi tersebut.

Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah daerah aliran Sungai (DAS) Cilember, khususnya kawasan Melong. Di wilayah tersebut terdapat hambatan aliran yang dinilai berpotensi memicu genangan saat debit air meningkat.

"Di tengah DAS Cilember ada kawasan Melong yang juga akan dinormalisasi. Harapannya tidak ada lagi hambatan aliran sehingga air dapat mengalir dengan baik sampai ke hilir," pungkas Ami.

Dengan kombinasi langkah jangka pendek melalui normalisasi kolam retensi dan program jangka panjang berupa penataan drainase serta sungai lintas wilayah, Pemkot Cimahi berharap risiko banjir di sejumlah titik rawan dapat ditekan secara bertahap.

Baca Lainnya

Radio Limawaktu Klik untuk memutar