Rabu, 19 Desember 2018 15:10

NJOP Naik Mulai Tahun Depan, ini Penjelasan Pemkot Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Sosialisasi NJOP pada Rabu (19/12/2018) di Gedung Technopark Cimahi, Jalan Raya Baros, Kota Cimahi.
Sosialisasi NJOP pada Rabu (19/12/2018) di Gedung Technopark Cimahi, Jalan Raya Baros, Kota Cimahi. [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Cimahi bakal mengalami kenaikan mulai tahun 2019.

Rencana penyesuaian kenaikan NJOP itu mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi yang telah diubah menjadi Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014.

Sebagai penyesuaian terhadap kenaikan NJOP untuk dua jenis pajak itu, Pemerintah Kota Cimahi menggelar sosialisasi pada Rabu (19/12/2018) di Gedung Technopark Cimahi, Jalan Raya Baros, Kota Cimahi.

Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna menjelaskan, rencana kenaikan penyesuaian NJOP ini sudah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pihaknya. Untuk besaran kenaikannya, tengah digodog oleh Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi.

"Kemungkinan kenaikannya NJOP PBB 20-30 persen. Tapi itu masih dihitung, digodong supaya matang," kata Ajay. Seraya mengatakan, bahwa untuk kenaikan NJOP BPHTB juga masih dalam penghitungan.

Namun, tegas dia, persentase kenaikan itu bukan keputusan akhir. Sebab saat ini masih dalam tahapan penghitungan. Yang pasti, kata Ajay, pihaknya tak ingin membebani masyarakat tak mampu dengan kenaikan NJOP ini.

Dikatakan Ajay, Kota Cimahi sudah sejak 2011 tak melakukan penyesuaian NJOP PBB. Hal itu berbeda dengan wilayah lain. Ajay mencontohkan, wilayah Kabupaten Bogor yang selalu melakukan penyesuaian NJOP setiap tahun.

Sebab sudah tak lama melakukan penyesuaian NJOP, lanjut Ajay, dampaknya terasa dari perbedaan NJOP dengan harga pasar. Hal itupun pernah dialaminya.

"Saya heran, saya beli rumah di Cimahi, harga pasar dengan NJOP jauh bedanya," ujarnya.

Kepala Bidang penerimaan dan Pengendalian Pendapatan pada Bappenda Kota Cimahi, Lia Yuliati menambahkan, NJOP tertinggi di Kota Cimahi itu berada di jalan utama. Seperti Jalan Amir Mahmud. Selain itu, lahan-lahan kosong yang sudah berubah jadi komplek.

"Jalan Amir Mahmud itu NJOP Rp 2 juta, ketika harga pasar sudah Rp 15 juta," terangnya.

Khusus untuk kenaikan NJOP tahun depan, jelas dia, akan ada keringanan bagi subjek pajak tertentu. Seperti pensiunan dan veteran. Keringanan itu bisa diajukan oleh objek pajak, yang kemudian akan ada penilaian ulang terhadap objek pajak itu.

"Ada mekanismenya. Dia bisa mengajukan pengurangan. WP (wajib pajak) tertentu bisa mengajukan keberatan, nanti kita lakukan penilaian ulang. Kalau gak sesuai nanti akan disesuaikan," jelas Lia.

Ditegaskannya, PBB dan BPHTB merupakan unsur utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cimahi. Hingga November 2018, pendapatan dari sektor PBB telah mencapai Rp 39 miliar, dari yang ditargetkan Rp 35 miliar.

Sedangkan dari sektor pajak BPHTB, dari Rp 34 miliar yang ditargetkan, tercatat hingga November baru diterima Rp 25 miliar. Artinya, ada Rp 9 miliar lagi yang harus dikejar dalam sebulan ke depan.

PAD itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan di Kota Cimahi, baik pembangunan fisik maupun non fisik.

Baca Lainnya