Kamis, 4 Oktober 2018 12:21

Nih Sanksi untuk Perusahaan jika Enggan Daftarkan Pegawainya ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Reporter : Fery Bangkit 
Sejumlah buruh menuntut agar segera mendaftarkan pegawainya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Sejumlah buruh menuntut agar segera mendaftarkan pegawainya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, Ristiawan Ekawati menjelaskan sanksi bagi perusahaan yang enggan mendaftarkan pegawainya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Sanksinya administrasi. Tidak mendapatkan pelayanan publik, dicabut izinnya," kata Ana, sapaan Ristiana Ekawati saat dihubungi via sambungan telepon, Kamis (4/10/2018).

Baca Juga : Dampak Tunggakan BPJS Kesehatan Terhadap Puskemas di Cimahi

Tapi, jelas Ana, untuk pemberian sanksi administrasi bagi perusahaan yang enggan mendaftarkan pegawainya, termasuk di Kota Cimahi, itu harus berdasarkan laporan dari BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi itupun laporan dari pihak apakah masih perlu dibina, apa memang tahapan sampai sanksi," jelasnya.

Baca Juga : Parah! Ratusan Perusahaan di Cimahi Belum Daftarkan Pekerjanya ke BPJS

Berdasarkan catatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Cimahi, tercatat hingga tahun 2016 jumlah buruh yang belum terdaftarkan mencapai 19.844 pekerja, sedangkan yang sudah terdaftarkan itu  63.241 orang, dari total pekerja yang mencapai  83.085 pekerja.

Jumlah pekerja itu dihimpun dari total sekitar 593 perusahaan yang terdiri dari Jumlah perusahaan di Kota Cimahi 275 perusahaan mikro, 97 perusahaan kecil, 89 perusahaan sedang dan 132 perusahaan perusahaan besar.

Agar perusahaan segera mendaftarkan pegawainya, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat kerap melakukan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait di Kota Cimahi. 

"Jaminan kesehatan sudah 80 persen ikut. Sekarang kita minta rekap masing-masing perusahaan antara yang sudah diikutsertakan dan yang belum," tegas Ana.

Sebelumnya,  Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jamsos pada Disnakertrans Kota Cimahi, Hendi Purwandi mengatakan, pihaknya tidak tinggal diam atau membiarkan perusahaan. Disnakertrans terus mengupayakan agar perusahaan segera pendaftarkan pekerjanya. Upaya yang dilakukan di antaranya itu dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh perusahaan.

"Dinas selalu mengingatkan bahwa perusahaan itu menurut aturan diawajibkan mendaftarkan si penerima kerja ke BPJS," ujar Hendi.

Terkait sanksi pun, pihaknya selalu mengingatkan para perusahaan.Terlebih lagi, ada sanksi yang diberlakukan jika perusahaan tak mendaftarkan pekerjanya.

"Dinas pasti akan selalu mengingatkan, akan selalu, mengkomunikasikan, ini loh ada aturan yang harus dipenuhi," tandasnya.

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer