Kamis, 24 Mei 2018 19:23

Nama dan Urutan SMA bakal Dirubah, DPRD Peringatkan Disdik Jabar

Reporter : Jumadi Kusuma
Ilustrasi
Ilustrasi [Net]

Limawaktu.id - Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yumanius Untung mengaku mendapat beragam protes dari alumni sejumlah sekolah yang mempertanyakan perihal peralihan Nama dan Urutan sekolah. Mereka menilai nama sekolah lekat dengan sejarah.

"Saya mendapatkan protes dari teman alumni SMA dibeberapa sekolah, karena akan berubah berdasarkan urut tahun. Urusannya bukan hanya nama, tapi sejarah. Sejarah itu tidak ditentukan tanggal kelahiran," kata Untung, Kamis (24/5/18).

Menurutnya Disdik Jabar jangan terburu-buru mempublikasikan mengenai wacana perubahan nama sekolah ini ke publik. Disdik Jabar harus mengkaji lebih matang mengenai berbagai konsekuensi dari kebijakan tersebut.

"Buat konsep yang matang, sebelum di-launching ke publik, tapi ini kan sudah di-launching ke publik, jadi ribut. Kan harus ada perubahan dokumen, seragam dan identitas lainnya. Ini harus dipertimbangkan lagi," ujar Untung.

Diketahui Disdik Jabar akan melakukan pengubahan nama dan urutan SMA sederajat secara serentak pada Juli 2018. Nama dan urutan baru disesuaikan dengan tahun pendirian sekolah masing-masing.

Kepala Disdik Jabar Ahmad Hadadi mengatakan urutan nama sekolah baru nantinya berdasarkan tahun pendirian sekolah. Misalnya SMA 1 tentunya tahun pendiriannya lebih dulu dibanding SMA 2, begitu seterusnya.

"Kami serentak di Jabar penamaan sekolah akan diubah diurut lagi. Jadi (pengubahan) SMA, SMK dan SLB akan serentak dan berdasarkan tahun pendirian sekolah," kata Hadadi.

Menurutnya pengurutan nama-nama sekolah sesuai tahun pendirian sudah berjalan di beberapa wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, Depok, Bekasi, Bogor dan Cirebon. Namun, untuk wilayah kabupaten belum dilakukan.

"Sebenarnya daerah perkotaan sudah tertib kayak Kota Bandung, Depok, Bogor, Bekasi, Cirebon. Nah Kabupaten Bandung, Bandung Barat belum," jelasnya.

Menurutnya pengubahan nama dan urutan sekolah tersebut dilakukan untuk memudahkan pendataan di lapangan. Selain itu sebagai data pokok pendidikan yang akan dilaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca Lainnya